Jokoedy Space

Tomy Soeharto Ketum DPP Golkar?

Oleh Djoko Edhi S Abdurrahman SH[i]

Haqqul yaqin, sudah pas banget. Ikhwalnya, pers memuat kesiapan Tomy Soeharto untuk jadi Ketum DPP Golkar. Dahsyat, tapi tak mudah. Tommy terganjal AD/ART, bersebab ia belum kunjung memangku  ketua DPD maupun DPP. Namun, sepanjang mayoritas kongres menghendaki Tommy jadi calon, requirements AD/ART tadi bisa dilampaui di Tatib Munas. So, hipotesa harus dijawab: mengapa mayoritas harus memilih Tommy Soeharto?

Contoh shortcuter, antara lain, saudaraku Sutrisno Bachir, Ketum DPP PAN kini. Tahun 2006, Bachir direferensi Amien Rais. Ia berhasil mengungguli score Fuad Bawazier di Kongres II PAN Semarang, di mana saya terpilih jadi Formatur. Kalah, lalu keluar dari PAN, tahun 2008, Fuad bikin Partai Hanura (bahasa arabnya Hati Nurani = Fuad. Nurani di situ bukan Qolbu, sic). Walhasil, Partai Hanura = Partai Fuad Bawazier, he, he, he.

Hadi Utomo, Ketum DPP Partai Demokrat, juga shortcuter. Banyak lagi. Secara literer, metode demikian, berasal dari diskursus “Organisasi Kader” pada “Manajemen Kader” dalam rangka soliditas manajemen: senioritas, ideologisasi, kesinambungan goal, sakralitas peraturan, hukum, disiplin, dan doktrin, berbasis dua ilmu: (i) analisis Ilmu Organisasi, dan (ii) analisis Ilmu Manajemen.

Mari kita memutar sedikit untuk menjelaskan relasi primitif Organisasi Kader, yang kedaluarsa untuk Orde Reformasi. Paradigma tadi, ternyata benar di suatu masa, pasnya hingga 1994. Dan, keliru di masa lain -- mulai kehilangan validitas ketika 1993, teknik Reengineering Management (RM) muncul dan berkembang menjadi mazhab mondial baru tentang organisasi binis dan publik, serta manajemen bisnis dan publik.

RM mengorbit spektakuler, seolah nebeng trend hilir demokratisasi (Glassnot) dan keterbukaaan (Preistroika)  Timur ketika negara sosialis bubar, dan rame-rame pindah ke kapitalis. Sekaligus mensubsitusi semangat Barat via  APEC 1994 yang mengubah badan bisnis PBB, Uruguai Round menjadi WTO untuk membungkas pakta free trade, AFTA dan NAFTA sebagai demokrasi baru ekonomi ala  Neo Classic III. Jadi, mulai 1995, bumi sudah berada di bawah titah rezim tunggal ekonomi pasar, mengenalkan sosok Demokrasi Kapitalisme Neo Classic III yang sama sekali lain: liberalisme reborn! The Neo!

Di Indonesia, nama lain Neo Classsic III diderma pula oleh Amien Rais. Yaitu: “Neolib”, dikemukakannya pada awal pilpres di televisi, seraya menunjuk Cawapres Budiono sebagai biangnya. Yakin? He, he, he.

Ciri Neo Classic, baik jilid I, II, dan III, adalah pengurangan peran negara dalam ekonomi, termasuk rezim Moneteris yang dianut dunia kini. Jika mau menambah peran negara, ya, harus kembali ke Keynesian. Hanya itu toh, opsi yang tersedia di atas bumi? Lebih menawan, sejak 1994 Komunis mati, Sistem Perencanaan Ekonomi Terpusat Sosialis bangkrut, lalu negara-negara Uni Soviet rame-rame mendaftar jadi anggota mashab Kapitalis Neo Classic yang sama, termasuk RRC.

Nah, kalau Antum tak puas, bikin teori sendiri sajalah. Syaratnya ready use, punya jamaah homo ekonomikus minimal 2/3 bumi, plus sejarah akademi Aksiologinya. Jika tidak, teorema “bikin sendiri” itu beresiko tak link and macth dengan sistem global. Apa jadinya NKRI? Apa masih bernama negara kalau sendirian? He, he, ha, ha, hi, hi.

Andai Keynesian I tak bangkrut oleh Resesi Dunia 1983, penerbitan M1 (JUB) dijamin dengan emas bantalan di Bank Sentral, niscaya juga Glassnot dan Preistroika dari pikiran Moneteris itu, juga nihil. Sebab, legitimasi Keynesian atas peran negara yang membuat peran negara terus kukuh, sebaliknya peran masyarakat sipil marginal, dan demokrasi tumbuh di ranah as-if alias yahannu alias pura-pura. Niscaya juga oligopoli pasar dan proteksionisme dunia tak hancur, andai peran negara tak diharamkan oleh Neo Classic, yang di penghujung 1985, umumnya negara Keynesian tadi sudah menjelma fasis non-militer (negara membebaskan sipil berbisnis tapi di bawah pengawasan ketat negara).

Sejumlah pakar, menempatkan kebangkitan Neo Classic III itu pendorong demokratisasi dunia, akibat logis teknik perspektif Moneteris yang menggantikan Keynesian I, awalnya dipicu krisis fiskal Resesi Dunia 1983, tanpa menyebut demokrasi, di Indonesia ditandai liberalisasi perbankan, pembukaan pasar bursa, go public, divestasi, privatisasi, masih ala Keynesian II campur Neo Classic III. 

RM, adalah produk Neo Classic III, telah melapukkan metode Keynesian II, menandai berlangsungnya revolusi perspektif Ilmu Manajemen dan Ilmu Organisasi, metode “turun mesin” dari hulu hingga hilir. RM juga menunjukkan bahwa diskursus tentang Organisasi Kader, dan Managemen Kader merupakan masa lalu yang telah dipakai ketika dunia, baru sampai pada tahapan mampu berdemokrasi pura-pura, masa paradigma Keynesian II belum gulung tikar.

Demokratisasi yang dibawa serta Neo Classic III di ranah politik Indonesia via reformasi, faktanya telah melenyapkan prototipe Organisasi Kader dan Manajemen Kader dari zaman Keynesian II. Tengok saja di ranah publik, sejak reformasi, siapa pun bisa menjadi apa saja, sejak wali kota hingga presiden tanpa harus lewat jenjang kader dan pengkaderan. Syaratnya cuma satu: menggunakan demokrasi prosedural!

Tentu saja, bicara metodologi, Neo Classic III, merupakan sejumlah revisi, kumpulan data empiris Keynesian, Neo Classic, lainnya, bahkan argu dari Ekonomi Perencanaan Terpusat Sosialis yang diaktualisasi.

Agaknya Tommy Visioner

Kembali ke masalah pokok, mengapa mayoritas harus memilih Tommy Soeharto? Tesis dan diksi itu menarik hati. Terakhir saya sepanggung dengan Tommy, 10 bulan lalu, di forum pengajian Wahdatul Ummah yang dipimpin Agus Miftah, membahas sayap radikal Islam Iran dan Traktat Hudaibiah.

Tommy bicara nasionalisme, demokrasi, Otoda, kemandirian bangsa, dan Islam. Ia hebat, di samping aura pengaruhnya yang harus saya akui sangat besar, idealismenya tampak kian bernas berkat kedalaman pemahaman masalah bangsa dengan cara yang unik, telah membuat penampilannya visioner yang sulit ditandingi.

Saya kira, ia matang dengan prima. Saya kira kematangan itu diderma renungnya yang diprosesi oleh empiris luar biasa, sejak peran the man behind the gun, penguasa puncak yang ditakuti dan disegani, berubah jadi orang paling kalah, dihina, disiksa sebagai nara pidana, lalu di-character assination seantero nusantara.

Tommy sudah tamat belajar ilmu langka yang jarang dipelajari orang lain itu untuk menjadi pemimpin bangsa yang visioner di masa depan. Saya melihat pengalaman sejumlah tokoh besar dunia ketika mereka lahir, mirip seperti perjalanan Tommy: salah, jatuh, bangkit, dan benar.

Ketika saya bersua wajah, saya kok yakin bahwa Tommy sudah paripurna untuk reborn, yang sama sekali lain dari sosok kritikal masa lalunya. Tak ada alasan bagi mayoritas – bahkan yang bukan Golkar – untuk menolaknya jadi pemimpin bangsa andai mampu memandangnya secara kritis. Apalagi mengaitkannya dengan stigma masa lalu.

Tommy pasti bukan barang baru bagi bangsa ini. Juga bagi saya, yang 20 tahun tiap hari menulis sejarah kekuasaan di ranah pers, selama 13 tahun memimpin riset, lima tahun di parpol, kini mencoba menakwil Tommy sebagai bagian dari masa lalu yang bakal hadir di masa depan. Ia lebih tua setahun dari saya, secara naturalis, 2014, adalah masa puncak generasi usia kami.

Tommy kini, jelas lebih reformis dibanding calon lainnya, Aburizal Bakrie, Surya Paloh, bahkan Jusuf Kalla. Coba tengok JK ke belakang, Bukaka besar karena Tommy, Bakrie besar juga karena Tommy, sejak Bakrie masih perusahaan keluarga. Surya Paloh juga besar karena Tomy, sejak sebelum bisnis Catering di rig-dual itu, hingga ke minyak bumi. Tak ada reason, mereka lebih baik daripada Tommy.

Peristiwa Malari (Malapetaka 15 Januari 1975) adalah demo anarkis menyambut Perdana Menteri Jepang, Tanaka, untuk mengkritik monopoli mobil Jepang di pasar nasional berikut KKNnya, yang memenjarakan Hariman Siregar CS, menghapus DEMA (Dewan Mahasiswa), mencopot Pangab Jenderal Sumitro, merupakan masalah krusial kekacaunan industri otomotif.

Toh, 15 tahun kemudian, tak ada pelajaran yang dipetik dari Malari, ATPM tak berhasil memproduksi mobil Indonesia, apalagi untuk melawan sistem monopoli merk asing. Baru Tommy, orang Indonesia pertama yang melakukannya perlawanan itu dengan Mobnas. Apapun argumen Antum, faktanya Tomy lebih dulu mewujudkan kemandirian bangsa yang heboh banget dibicarakan dalam kampanye Pilpres.

Baru Tommy pula yang berani melawan oligopoli referensi The Big Four (Gudang Garam, Djarum, Djisamsu, Bentoel), dengan cara mengalihkan stock cengkeh pabrikan untuk digarap koperasi yang tadinya monopoli supply pabrikan hingga ke hilir.

Di sektor makro, peran pembaharuan Tommy pada kebijakan Dewan Moneter (Menku + BI + Departemen Teknis) cukup terang, lalu di bursa (M3, M4), ia coba memperkuat eksistensi koperasi yang senantiasa marginal itu. Saya seksama, bahwaTommy paradoks: mana ada kapitalisme prokoperasi (self help or mutual), ketika trend hukum pasar adalah praktik oligopoli dan closing product?

Tommy menggunakan kekuasaan Pak Harto – ayahnya --  untuk melakukan itu, yes! Hebatnya, hasil analisis JMC Research, serta merta pula ia menafikan trickle down effect dari Developmentalist Mafia Berkeley a la The Stage of Economic Non-Communist-nya WW Rostow, yakni 116 MNC Konglomerat mobililator  Mesin Ekonomi Soeharto (termasuk MNC kelompok JK dan Bakrie) yang dibentuk pada masa usia Tomy masih remaja banget (1976 – 1980).

Masalahnya, mesin itu juga gagal melaksanakan Diksi Ketiga target politik  Repelita. Yaitu, meratakan ekonomi. Plus gagal pula mendorong tokoh ekonomi pribumi ke papan atas. Kegagalan itu yang diisi Tommy.

Oligopoli pasar, zaman itu, bukan milik rezim Soeharto. Melainkan berlaku mondial, substansi metodologi marketing internasional yang, dipelajari ekstensif di semua program studi MBA, MM, dan sejenisnya di semua universitas dunia. Semua produk pasar, dibikin close systems: Antum tak boleh jualan komputer merk lain tanpa IBM-DOS, Apple Mac, Super Computer, dipastikan segera terbunuh di pasar. IBM bahkan mengekspor langsung produknya dari markas besarnya di San Diego ke seluruh dunia saking tertutupnya produk itu, untuk sekadar memelihara captive pasar oligopolinya.

Saya pikir, yang penting dicatat adalah perlawanan Bill Gates terhadap sistem pasar oligopoli global itu. Faktanya, market oligopolis IT, rusak berat saat Bill Gates melawan dengan MS-DOS yang relatif open product.  Itu, contoh kecil cengkeraman otoritarianisme dunia ala Keynesian terhadap birokrasi, politik, hingga pasar, tak luput RI, baru berakhir 1993, seiring punahnya Uni Soviet digilas trend demokratisasi Glassnot & Preistroika-nya Gorbi, Presiden Gorbachev.

Badan Bisnis PBB, Uruguai Round, via APEC di Jakarta 1994, berubah WTO, juga demam demokratisasi, menerbitkan free trade: AFTA dan NAFTA. Tahun itu, negara komunis juga rame-rame pindah dari Sistem Perencanaan Ekonomi Terpusat Sosialis ke Sistem Kapitalisme Moneteris, pasnya Ekspektasi Rasionalnya Milton Friedman, atau Neo Classic III, belakangan dipopulerkan Amien Rais sebagai Neolib.

Akar masalah: keunggulan metode kapitalisme Keynesian II, adalah kiat pasar oligopoli dengan instrumen: monopoli, gentleman agreement cartel, harga yang didikte, praktikum barrier to entry (rintangan masuk pasar), bisnis dilindungi penguasa setempat, fasilitas pajak, jaminan upah buruh murah (comparative advantage), kemudahan investasi MNC negara donor, hingga praktek penyimpangan Negative List Of Investment, boleh berhutang sebanyak-banyaknya, adalah perilaku Keynesian II yang mestinya sudah bersih 1986, tapi tetap eksis 10 tahun kemudian yang memperhebat Efek Domino, Juli 1997. Bahkan, hasil penelitian JMC Research yang saya pimpin bersama SKH Bisnis Indonesia terhadap 1000 perusahaaan di Jalan Thamrin Jakarta, 1997 – dua bulan sebelum Effect Domino Juli 1997, korporasi malahan mengeluarkan antara 28- 43 persen untuk  “X” Cost.

Saya tak yakin tudingan perusahaan Freemansonry (organisasi bisnis bawah tanah Yahudi yang beranggotakan 286 perusahaan papan atas dunia, al, Goldman, UBS, Chrysler, GM, Soros, sebagian besar perusahaan yang menciptakan global crisis AS 2008), bahwa Tommy memiliki dana curian Rp 600 T, karena hingga hari ini, tak ada buktinya. Cuma rumor!

Lagi pula, Rp 600 T dengan kurs tahun itu, Rp 2.200, sama dengan empat kalinya, sekitar Rp 2,4 Billiun. Tak masuk akal, nonsense. Sebab, menurut Revrisond Baswir dalam Mafia Berkeley, dana talangan BLBI saja cuma Rp 630 trilliun, hebohnya bukan main sampai kini. Sementara cadangan devisa saat itu, cuma 5 miliar USD. Illogic, nonsense, tak masuk mantiknya. Tapi bagus untuk kepentingan manuver character assasination Orba. Lagi pula, kalau ia punya Rp 2,4 billiun, untuk apa Tommy harus ngotot mencairkan simpanan Rp 100 miliar di Bank Paribas, Perancis, yang berakibat tiga petinggi Kabinet Bersatu direcall/remove? 

Sekalipun begitu, saya tetap berdoa mudah-mudahan dana Rp 2,4 biliun itu ada, agar ketika Tommy jadi Ketum DPP Golkar, dapat dikerahkan untuk menerapkan visi dan idealismenya yang visioner tadi untuk membangun demokrasi subtansial.

Kita toh sudah tak mungkin menyeret-nyeret dosa-dosa Orba dibahu Tommy, apalagi dibumbui dengan idealisme reformasi yang praktikumnya sangat mengecewakan itu, karena faktanya gagal setelah dikhianati sendiri oleh tokoh-tokoh  reformasi, dalam banyak substansi, lebih jahat daripada Orba.

Saya juga berharap, Tommy juga bisa belajar banyak tentang anti korupsi dan praktikum tiga unit krusial dari 10 unit Washington Consensus dari rezim SBY – Budiono lima tahun ke depan, seperti apa, sebab dari tiga pasang capres 2009, cuma pasangan itu yang berkampanye anti korupsi, plus algemenee beginselen van behorlijk bestuur.

Neolib dan Neo Classic

Liberalisme awal adalah Neo Classic I, ialah Adam Smith sendiri, pencipta hukum ekonomi pasar tipe Tangan Tak Terlihat / Invisible Hands. Terminologi kata liberal, berasal dari kalimat liberalisme ekonomi, ialah para penganut paham ekonomi Adam Smith yang memerintahkan kekuasaan dan siapa pun, wajib menjaga harmoni mekanisme pasar, yaitu kebebasan kekuatan penggerak supply – demand pasar agar maksimal menciptakan value added. Kekuatan tadi, dalam bukunya The Theory of Moral Sentiments (1759), oleh Adam Smith dinamai Tangan Tak Terlihat. Sementara value added adalah subtansi Invisible Hands dalam membangun postulat dasar Negara Kesejahteraan. Teorema Negara Kesejahteraan, dijelaskan Adam Smith di buku keduanya (magnum oppus)  An Inquiry Into The Nature And Causes of The Wealth Of  Nations (1776), di mana Neo Classic I, percaya adanya manifestasi Pasar Persaingan Sempurna yang, telah lenyap dari bumi sejak era negara modern.

Neo Classic II merupakan Revisi ke I atas teorema Invisible Hands-nya Adam Smith yang dimotori Sraffa, Joan Robinson, dan Chamberlain abad 18. Neo Classic II, adalah juga reaksi atas buku Karl Marx Das Kapital (1867), subtansinya ialah kritik terhadap filsafat Ekonometri Neo Classic I, khususnya relasi Value Added dengan Negara Kesejahteraan. Setelah berjaya selama dua abad, tahun 1929 Neo Classic II gulung tikar karena tak berdaya mengatasi krismon Great Depression AS. Ia segera digantikan rivalnya utamanya, yaitu pikiran John Maynard Keyns berupa postulat baru hukum ekonomi pasar dengan tipe Tangan Terlihat /Visible Hands, kebalikan Adam Smith.

Keyns versus Adam Smith, diametral habis. Kutub ekstrim keduanya, sbb: metode bikinan Maynard mengabsah campur tangan negara atas pasar. Sedangkan metode Tangan Tak Terlihat bikinan Adam Smith, mengharamkan campur tangan negara atas pasar.  “Faktanya, kita butuh Invisible Hands. Tapi ketika Invisible Hands itu menghancurkan kita, kita butuh Visible Hands yang mampu melumpuhkan daya penghancur dalam diri Invisible Hands”, komentar Maynard.

Keynesian bikinan awal Maynard dinamai rezim Keynesian I. Selain Maynard sendiri, tercatat pengemukanya Harry Dexter, Wakil Presiden AS pada Kabinet Presiden Truman dan Roosevelt. Keynesian hadir saat serangan hebat Black Tuesday ke Wall Street. Sementara Dexter yang ekonom Oxford, juga terlibat jauh penciptaan postulat itu, mengajak Maynard melawan Great Depression dengan metode Tangan  Terlihat.

Paradigma kontroversial itu sukses besar, mampu menahan gejolak ketika Maynard menutup 140 bank untuk menghentikan efek domino. Menurut Galbraith, bahkan berhasil mereformasi Wall Street dengan perspektif Ekonomi Rakyat. Namun yang monumental, ketika Maynard mendirikan World Bank dan IMF selaku manifestasi Tangan Terlihat. Awal pendirian, World Bank berhasil menghimpun dana intervensi pasar dari 92 negara, anggota awal IMF. Oh ya, semua kisah ini, hanya di belahan negara Kapitalis Barat, negara sosilis, Uni Soviet, belum ikut.  

Terbukti mustajab, cepat, dan cemerlang kerja Tangan Terlihat Keyns itu dalam pemulihan dan penyehatan ekonomi AS, yakni hanya dalam kurun empat tahun, 1929 – 1933. Berkat sukses itu, 60 tahun berikutnya, kebenaran dan kompetensi Keynesian tak tertandingi. Sejak itu, liberalisme yang sejati sebenarnya sudah mati, yang ada pemain pasar oleh negara selaku pebisnis, tapi juga telah memajukan metode bank sentral dalam pengelolaan ekonomi makro oleh negara, khususnya tentang ekspansi dan konstraksi selaku identitas peran negara ke dalam  pasar. Dalam kondisi itu, demokrasi jelas terpenjara di negara kapitalis, apalagi di negara sosialis.

Di era 1979-an, trend peran negara tadi menelurkan pemain pasar sebagai alat negara yang mengembangkan kiat proteksionisme negara – di Indonesia sebanyak 116 MNC (Multi National Corporation) papan atas jadi penggerak Mesin Ekonomi Soeharto untuk merealisasikan pikiran pemuka developmentalis WW Rostow di proyek Repelita dari Rockefeller Foundation (Harvard) itu. Data 1997 menunjukkan mereka menguasai 64 persen PDB. Kebijakan negara itu, mengikuti trend proteksionisme mondial oleh kapitalisme negara sponsorship Perang Dingin Sekutu Kapitalisme, telah memperparah kepincangan struktur ekonomi Barat versus Timur yang kian tertinggal (development countries).

Para Keynesian percaya, berkat revisi terus-menerus untuk menghadapi situasi paska PD II dan Perang Dingin 1970-an, postulat Keynesian mampu memecahkan pergolakan ekonomi yang bagaimana pun, sepanjang peran negara masih dominan. Hasil Revisi ke I, disebut Keynesian II, turunannya malah lebih populer, terkenal dengan nama mazhab Ekonomi Pembangunan (Developmentalist Regime). Yakni rezim yang didominasi peran negara, yang 25 tahun terakhir dipelajari secara khusus di Fakultas Ekonomi di seluruh dunia.

Perspektif Developmentalist yang monumental, karena berangkat dari kebutuhan modal pembangunan Dunia Ketiga (Development Countries), telah mengabsah praktikum neraca keuangan secara siklus, mengizinkan negara boleh berutang sebanyak-banyaknya saat krisis, membayar utang pada saat booming dengan menyetel pajak-pajak. Praktis mengubah logika dalil S=I, menghadirkan format baru neraca pembayaran dan standar akutansi, serta berbagai pola penyerapan modal luar negeri untuk investasi, plus memasukkan Green Economic dan manusia sebagai faktor investasi lebih dari konvensi dalil M3 (Money, Machine, Man) seiring dengan naiknya pamor human rights.

Sebaliknya, dalil-dalil  itu menjadi subtansi analisis pengemuka Classic Baru III, dimotori seorang bankir dari Chicago bernama Milton Friedman – kelak ia dikenal sebagai tokoh Revisionis jilid III atas postulat Invisible Hand-nya Adam Smith. Rezimnya bernama Neo Classic III, kini mendominasi pikiran ekonom dunia dalam rangka mencari pembenaran pendekatan berbagai model analisis untuk tindakan ekonomi, terutama karena berangkat dari kegagalan postulat Keynesian II. Yang tetap bertahan, ialah pengurangan peran negara atas pasar dalam berbagai revisi yang dulu ternafikan, pengembalian kekuatan otoritas Invisible Hands dalam persamaan matematika ekonometri aktual. Pakar ekonomi, Kruggman dan Stiglis, dalam artikel-artikelnya, menjuluk Neo Classic III dengan banyak nama. Antara lain, Sistem Moneteris, mazhab Ekspektasi Rasional, rezim Supply Side, tapi tak menyebut Neolib.

Baru 1983 pikiran Neo Classic III kembali dianut, menggantikan rezim Keynesian II yang bangkrut karena tak berdaya mengatasi Krisis Fiskal Resesi Dunia 1983 akibat rusaknya sistem Supply Side pasar dunia yang sudah diingatkan oleh kaum Moneteris jauh sebelumnya. Tetapi, penelitian Prof Horton dan Hunt dari Michigan University, metode Keynesian masih dipakai di banyak negara hingga 1986, terutama untuk melegitimasi penyerapan hutang luar negeri sebanyak-banyaknya. Sementara, rezim Ekspektasi Rasional menyatakan tak ada harapan rasional pada hutang, karenanya tak boleh berhutang, di mana  perusahaan harus dibiayai oleh konsumen (go public).

Oh ya, rezim-rezim ekonomi tadi, tak lebih memang dari angka-angka persamaan Aljabar Ekonometri. Dipanggil rezim Supply Side, misalnya, sebab presentasi Reaganomic dalam pemulihan Resesi Dunia 1983, didominasi postulat Milton Friedman CS, yang sejak 1970-an mensimulasikan matematika siklus krisis besar ekonomi dunia, berupa krisis berkepanjangan oleh inflasi, pendapatan yang terus berkurang (DMR), distorsi ekonomi hebat akibat peran negara dalam Perang Dingin yang harus segera dihentikan, secara teoritis dipicu kesalahan postulat makro Keynesian dari sisi Supply - bukan dari sisi demand sebagaimana keyakinan Keynesian.

TAILASO ASLAN ABIDIN DI PARLEMEN[1]

Oleh Djoko Edhi S. Abdurrahman[2]

Begitu rumitnya memahami latar belakang puisi Aslan Abidin. Saya seolah membaca psikografis seorang Bugis. Lalu, seolah ada tilas romantisme Khalil Gibran. Tapi, tidak juga. Aslan sudah jungkir balik, mencoba jujur kepada kata. Pasnya, saya terpaksa memakai ungkapan Goenawan Mohammad: Aslan Abidin bukan pembaharu tapi pemberontak romantisme libido!

Tentu, tak mudah, karena libido terlanjur dianggap aib, padahal semua syahwat disediakan oleh Al Qur-an secara telanjang, paling tidak kata Gus Dur. Jadi, mencoba berpuisi dengan keterusterangan ketelanjangan libido menjadi sukar alang kepalang.

Apalagi bahasa libido kuno dan super tradisional disuguhkan untuk prasmanan orang-orang modern seperti kita kita hari ini. Diperumit lagi dengan diratifikasinya Undang-Undang APP, maka terjepitlah Aslan diantara sopan santun, tembok ilahiah, jalan berkelok adat istiadat, fatwa propetik, kealiman basa-basi, kemunafikan yang dijustifikasi, demokrasi pura-pura alias yahannu alias boong-boongan, plus undang-undang pornografi dan pornoaksi.

Untunglah saya dibantu oleh dua artikel dalam Antologi Puisi Aslan Abidin “Bahaya Laten Malam Pengantin” itu. Tulisan pertama, dari Ian Campbell berjudul “Esai Pengantar”. Tulisan kedua, “Ironi-Kemaluan-Tragis” yang, dikarang Aslan Abidin sendiri, dilengkapi catatan kaki pula.

Sebagaimana ia kemukakan di sajak-sajaknya itu, Aslan coba menyusun romantisme epik dari keberingasan libido SEKWILDA (sekitar wilayah dada) sampai SEKWILPA (sekitar wilayah paha). Jadilah sajak-sajak indah mbeling seniman Bugis itu!

Linier dari semua aspek warna-warni kegenitan sajak libido ontologi Aslan itu, ada satu kata yang saya ingin berikan penekanan politik yang tak kalah genital, karena Aslan memandang politik dari tabir SEKWILDA dan SEKWILPA dalam rangka memberi nyawa kalimat birahi menjadi sebuah makna yang mencekam. Yaitu, ‘Tailaso’ yang, artinya penis besar.

Saya pasti tak paham, apakah tatkala Aslan mengutip Sigmund Freud, ia juga merujuk absurditas teorema penis envy-nya Freudian: “kaum perempuan telah begitu mandah menjadi warga kelas dua setelah laki-laki karena demikian ngerinya mereka mengetahui penis besar atau tailaso”.

Adalah fakta, tailaso bukan cuma punya Aslan dan Freud, tapi juga berhasil menggegerkan jagad parlemen. Tipologi ‘tailaso’ tersebut, ingin saya tambahkan ke glossary satir Aslan untuk sekadar membuktikan bahwa kita kita, sesungguhnya sangat naif, sejak akar rumput hingga  paling elitis.

Tailaso A la Politik

Tahun 2004 saya masuk parlemen di Senayan. Menghuni Komisi III DPR yang membidangi hukum, perundang-undangan, HAM dan keamanan nasional, patrner kerja komisi itu: Kejaksaan Agung, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Kepolisian, KPK, PPATK, Komnas HAM, Komisi Ombudsman, Komisi Hukum Nasional, berikut derivatnya.

Kerja dengan lembaga-lembaga itu presticious dan elistious. Paradoksnya, di forum orang-orang terhormat itu, saya pertama kalinya bersua kata Tailaso. Keduakalinya, ya, di Antologi Puisi Aslan Abidin ini.

TKP (locus delicty) hari awal sua, di sidang gabungan Komisi II dan Komisi III, Tailaso muncul seru. Peserta sidang, Jaksa Agung Abdurahman Saleh sebagai terundang.

Materinya, fokus ke lebih 400 Anggota DPRD yang telah ditetapkan sebagai tersangka korupsi. Separuh berasal dari PDIP, separuhnya lagi dari Golkar, sedikit dari Parpol lainnya.

Hearing itu mempersoalkan penggunaan PP 110 yang sudah dibatalkan oleh Mahkamah Agung, tapi terus dipakai oleh Penuntut Umum untuk menangkapi Anggota DPRD. Karuan Golkar dan PDIP meradang, untuk balik mengadili Jaksa Agung.

Ada memang celah hukum yang bisa dipersoalkan untuk menghajar praktik teknik yuridis tatkala jaksa menangkap dan memeras  Anggota DPRD tadi -- sejak aspek lidik, sidik, hingga litigasi penghukuman. Yaitu tadi, PP 110 itu sudah dijudisial review hingga lenyap.

Selain itu, requirements teknik yuridis suatu tindakan bisa dikategori korupsi (extra ordinary crime) menurut UU No 17/2004 tentang Pengelolaan Pertanggungjawaban Keuangan Negara dan derivatnya.

Jadi, bergabunglah Komisi II yang membawahi Depdagri dengan Komisi III untuk memaksa Jaksa Agung melepaskan DPRD dari dakwaan korupsi dan penjara sejauh menggunakan PP 110 itu.

Jaksa Agung baru – non karier yang mantan Ketua Muda Pengawasan Mahkamah Agung -- duduk di kursi deretan pertama. Para Jaksa Agung Muda di deretan kedua. Kami, para vocalis, umumnya duduk tersembunyi paling belakang di kursi seberang. Sidang berjalan tertib hingga menit ke 37.

Menit ke 38, giliran Anhar Nasution dari FPBR bertanya, diantar dengan pepatah-petitih a la Medan, “Jaksa Agung kayak ustadz di kampung maling”, ujar Anhar, dengan sindiran orang Melayu yang khas.

Sekonyong-konyong ruang yang diliput ratusan wartawan itu gaduh oleh teriakan Jaksa Agung Muda Pengasawan bermarga Lopa -- ia memang adik Baharudin Lopa -- berteriak beringas, menuding ke arah kami, mengangkat tangannya yang terkepal, berseru lantang: “Tailaso!”

Copot Jaksa Agung

Saya sebenarnya tak begitu paham apa itu Tailaso. Saya agak TELMI. Reaksi rekan-rekan di samping saya yang gusar duluan. Gusar luar biasa.

Tiba-tiba Trimedia Panjaitan melompati kursi, sambil menyeru, “Wah, kita ini preman yang baru akan insyaf, diajak berantem!”

Saya ikut berdiri, merangsek ke depan, ikut berteriak, “Keluarkan  para Jaksa Agung Muda. Kami hanya mengundang Jaksa Agung. Keluar!”

Sidang itu bubar dengan ketegangan mencekam  a la elite. Malamnya kami rapat, diputuskan untuk melakukan penyelidikan dan mengajukan petisi kepada Presiden mengenai “contemp of parlement” itu. Sejumlah rekan memanfaatkan tempat acara perkawinan putri Kapolri Sutanto di Sahid Hotel Jakarta untuk informal meeting dengan Amien Rais. Esoknya, saya diberitahu bahwa petisi akan diluncurkan. Isinya: mencopot Jaksa Agung!

Lho. Saya tak setuju konten itu. Saya setuju petisi dinaikkan hingga ke “contemp of parlement” di ranah pidana, bukan di ranah  politik untuk mencopot Jaksa Agung. Bukan itu deal-nya kemarin. Kejauhan!

Jadi, saya juga menyusun Kontrapetisi. Esoknya, PDIP yang semula bergabung dengan Golkar, pindah dan bergabung dengan Kontrapetisi bersama saya.

Mengapa harus Kontrapetisi? Karena sebulan sebelumnya, saya menyanggah pernyataan Profesor Muladi. Ikhwalnya, tak ada hujan tak ada badai, sekonyong-konyong Muladi menyatakan siap menjadi Jaksa Agung.

Saya keberatan dengan pernyataan Muladi itu. Selaku pakar hukum, ia seksama adanya Jaksa Agung definitif. Pernyataan seperti itu, sama halnya menyatakan Jaksa Agung yang absah tak layak -- setidak-tidaknya, layak diganti. Pernyataan Kontrapetisi dengan latar belakang moral hazard Golkar dimuat koran Kompas.

Saya paham Golkar ingin menggantikan Abdurahman Saleh dengan Prof Muladi, sedangkan PDIP ingin mengganti Abdurahman Saleh dengan Prof Achmad Ali. Kedua-duanya tak konstitusional. Maka dibuatah skenario Tailaso itu.

Esoknya, Fraksi Golkar mensomasi saya. Somasi yang keliru. Opo tumon ada anggota dewan disomasi oleh anggota dewan? Cuma di Senayan. Tematiknya: Tailaso!

Jadi ketika membaca Antologi puisi Aslan Abidin, termuat kata tailaso, dan diangkat pada pengantar buku, saya seolah merasa punya kedekatan luar biasa, lebih dari sajak-sajak romantisnya.

“Aslan anak Bugis itu, tak kalah penting bagi kami yang masyarakat laut, seperti komunitas patroari menggunakan perangkat bahasa itu sebagai syair yang menyenangkan. Lain pula dengan masyarakat daratan Sumsel, kelamin, tentu dengan bahasa setempat dipakai dalam kebutuhan memakai seperti tailasomu (laso [bugis/makasar] = penis). Penggunaan kata ‘kotor’ itu berbeda dengan masyarakat semisal Jawa, yang memakai kata, kalimat dan sumpah serapah dengan mendayagunakan nama anggota tubuh lain, semisal batokmu, atau matamu. Perilaku bahasa masyarakat tempatnya tumbuh itupun, bisa menjadi referesensi terkait kata Aslan dalam bersajak yang memaksimalkan glosari kelamin dan alat genital lainnya menjadi perangkat bahasa”.

Maka jangan heran, dan tidak kebetulan, bila Aslan mengolah dan menyandingkan dengan kosa kata dan narasi tentang kekuasaan dalam sajaknya, seperti terpapar jelas di “Rajah Diantara Kedua Buah Dada”, “Homme Statue”, “Phalusentris” atau “Puncak Agustus 2002”.

Ditempatnya tumbuh, Sulsel, Aslan bertindak sebagai seorang warga yang merekam kedangkalannya terhadap praktik-praktik pengaturan yang dilakukan seperangkat aparatur negara yang ada, terhadap kritik dan masukan.

Menurut saya, Antologi puisi Aslan Abidin mampu merekam fenomena antrop sekaligus sosiologis dalam sajak-sajaknya. Sajaknya seolah ingin bicara apa adanya. Kejujuran sajak libidonya melangkahi tapal batas kesusasteraan yang terejahwantahkan dalam kaidah penulisan sastra, sekaligus melakukan momen opnam kegelisahannya terhadap kondisi politik-sosial.

Aslan Abidin mengilustrasikan kondisi politik dalam sajaknya yang berjudul ‘Ritual Kepiluan’ melalui bahasa satir. Dengan balutan metafora tentang ketelanjangan fenomena Pemilu, Aslan Abidin ingin menertawakan pesta demokrasi sebagai keterpenjaraan jiwa dalam kotak pandora.

‘Rakyat Perah’ pun merupakan sentilan yang mengelitik kesadaran pembaca terhadap proses paling penting dalam Pemilu, yaitu ‘rational choice’.

Selain itu, proses tipu daya para aktor dalam pentas politik pun tak luput. Aslan Abidin saya kira sudah mengantarkan kritik sosialnya dengan metafora tak lazim yaitu sajak libido, dengan tak berusaha berdusta kepada kata. Sulga ya rob. Wass.

Pamekasan, Selasa, 17 Februari 2009

Djoko Edhi S Abdurrahman SH

Kotak Pandora Madani

(Bagian I)

Djoko Edhi S Abdurrahman[1]

Saya tak tahu amanat umat yang bernama Madani itu berada di mana saat ini. Tapi saya tahu siapa yang wajib ditanyai jika Antum perlu mencari yang bertanggungjawab menghilangkannya.

Hal itu, karena saya melakukan pencatatan a la tasyri cukup bernas untuk menggenapi hasil-hasil penelitian saya bersama JMC Research terhadap gerakan “mahasiswa demonstran”, saya muat di Majalah Forum dan Gatra saat Jakarta dibakar, ditembaki, dijarah, diperkosa, dst: kini kian absurd. Coba Antum tanya Madani itu kepada Amien Rais, ia taruh di mana barang itu kini?

Risalah ini bukan revance atas pe-recall-an saya dari DPR oleh Amien Rais (karena saya menolak mencabut Hak Angket Skandal KKN Kredit Macet Bank Mandiri yang berjumlah Rp 20,1 triliun yang mau di-write-off oleh ECW Neloe itu – ah, pakai beleid lain, recall saja penghulunya, otomatis batal hak angket itu: via Kunker Mesir dengan dakwaan membikin Abi Nuwas Qonun. By design dari obligor & kawan-kawan, recall itu mulus. Toh, saya ikhlas, karena uang rakyat di Bank Mandiri itu gagal dirampok, Neloe masuk bui, dan perjudian terkubur rapi jali lebih dari yang saya pikirkan).

Menulis Madani kini, semata permintaan Usman Hamid, bosnya Kontras, karena ia antar dengan SMS yang merangsang libido ilahiah saya; karena saat ini, Allah yang laisa-kamislihi-saiun itu, tak hadir di ruang publik; padahal sangat berhubungan dengan frasa Madani yang, pemilik hak patennya – Muhammad SAW -- sedang coba dibajak oleh banyak orang untuk sekadar mewarnai kreativitas gaya hidup anyar dari demokrasi anyar.

Suatu magrib di Balai Rakyat Matraman, di base camp saya di sebelah kampus Universitas Islam Jakarta (UIJ), frasa Madani tadi diulang-ulang oleh para Korlap Demo FKSMJ (Forum Komunikasi Senat Mahasiswa Jakarta), KAMURRI (Kesatuan Mahasiswa Untuk Reformasi Republik Indonesia), dan FORKOT (Forum Kota) -- yang bekerja sebagai peneliti saya, usai bulan-bulan ganas anarkis yang lalu melengser rezim Soeharto, 1998, dan yang telah membuat bidang usaha riset saya itu bangkrut.

Lebih semusim monsoon di Madura sejak Reformasi, Madani beroleh curah tuma’ninah anak-anak muda itu, berupa penjelajahan etimologis – epistimologis -- aksiologis – dan ontologis, konfirmasi kritis antrop a la usthurah Muhammad Arkoen, disertai emosi ilahiah yang tengah mencari format kekinian keindahan Rasulullah.

Assesment mereka serius. Dilakukan via ilmu sejarah dan filosofi madiniyyah hingga asal-wal-usul argu khilafat Shi’at ketika menolak Abu Bakar menjadi khalif karena dinilai tak mewakili ahklak.

Para “mahasiswa demonstran” itu, sebagian besar ialah peneliti pemula, merupakan aktivis FKSMJ, mahasiswa Cipayung, kelompok Usro’ dari UI, IKIP Jakarta, IAIN, KAMMI, IPB, dst. Jauh hari, mereka telah terlibat dalam proyek penelitian saya, dengan upah kecil, yang lalu dihabiskannya untuk ongkos menuju demo sejak Orba hingga Reformasi.

Manajemen mengambil beleid agar mereka mampu mendulang pengetahuan tentang detil data, metodologi, teknik analisis, subtansi kegiatan ilmiah riset -- dan yang tidak -- untuk keperluan pragmatis. Subtansi  pemahaman detil “apa” yang diteoremakan sebagai “development” dalam postulat Orba yang, alergi komunis dan sayap radikal Islam Indonesia demi sakralitas konstusi dalam rangka menjaga status quo.

Tak mudah memahami pembangunan negara Orba. Sebaliknya, argu pemahaman detil Trilogi Pembangunan Nasional dalam data processing, nyatanya berfungsi efektif mencuci otak “mahasiswa demonstran” dalam  mengakselerasi proses metamorfosisnya untuk membiak jadi “kader parlemen jalanan yang sangat militan”,  justru setelah memahami masalah dengan baik.

Fakta pula, mereka pengusung frasa Madani. Belakangan, anak-anak muda itu dijuluk ordo sejarah: Angkatan 98. Kiranya jelas korelasi eksistensial Angkatan 98 dengan gerakan Madani, dan siapa Angkatan 98.

Mereka seolah merujuk naskah film SAYMEI yang saya tulis, akronim: “Saya Di Bulan Mei” – menutur tentang Tionghoa yang dibunuh dan diperkosa secara biadab yang juga tak mampu kita bela. Jadi, frasa Madani dalam waktu singkat  berubah menjadi idiom Anti Biadab.

Idiom, adalah bentuk akhir kesempurnaan digjaya simbol komunikasi verbal manusia yang tak butuh presentasi detil. Di rezim awal reformasi, Madani sudah generik. Tak peduli agama apa pun saat itu, nyaris semua lapis publik mengkonsumsi Madani sebagai icon kegenitan politik. Sebuah identitas.

Madani jadi mode, motoris, mencapai zona elit publikasi pasar tingkat branded, juga dipicu mayat si Musa dan Elang Permana Cs yang tak mampu kita bela. Madani, tak lagi sekadar komunikasi merek produk yang harus dipajang. Luar biasa!

Arti Madani sama dengan madiniyyah ialah beradab. Rasulullah mengambil kata itu untuk mengganti nama kota Yatsrib menjadi Madinah. Artinya “kota yang beradab”, ialah ketika Rasullullah memberlakukan prinsip kepemimpinannya berdasarkan Trisila Piagam Madinah (Madani Makki): (i) Ukhuwwah Islamiyyah, (ii) Ukhuwwah Bashoriyyah, (iii) Ukhuwwah Wathoniyyah. Yaitu, kerukunan hubungan Muslim – Muslim, Muslim – NonMuslim, Muslim – Asing dalam terminologi “rahmatan lil ‘alamin” wahyu Madinah. Sebuah sistem pemerintahan.

Sebelumnya, kota-kota itu berada dalam suasana jahiliah, jahat, bengis, tak beradab. Dengan momentum Piagam Madinah, Rasulullah mengubah kota biadab Yatsrib menjadi kota beradab, kota dengan satu adab, kota dengan kepemimpinan berkepastian hukum.

Di Mesjid Cut Mutiah, Cikini, yang diabsah Majelis Subuh adalah Madani Nabawi. Dalam gerakan Rasulullah, Madani Nabawi ditandai dengan peletakan pedang kembar sebagai simbol Islam (selaku ad-daulah), dengan perintah utama pembersihan musrik (internal).  

SAYMEI adalah deskripsi saya tentang perjalanan Angkatan 98 di kota Jakarta yang tak beradab, ibukota yang memanggang hidup-hidup ribuan warga negaranya dengan alasan politik. Icon Madani berkembangbiak sejak tragedi panggang-memanggang itu, merupakan gerakan filosofi paradoksal di puncak peristiwa langsernya Pak Harto dari kursi kepresidenan 21 Mei 1998.

Jadi, terminologi Madani tak cukup sekedar praktikum mengganti penguasa dan berkuasa. Dengan lain kata, tujuan reformasi yang mekanik itu, secara filosofis telah diubah oleh aspek isoterik Madani, yaitu untuk menciptakan negara yang bukan saja manusiawi, tapi juga bermoral ilahiah kerasulan, sehingga mampu melindungi warga negara dari anasir kebiadaban sebagaimana dilakukan Rasulullah di Yatsrib.

Sillogismenya: tak ada pekerjaan yang mampu kita sukseskan tanpa ridho Tuhan, telah hidup di semua keyakinan agama. Bisa saja kita tambahkan, bukan saja bi-adab, tapi multi-adab -- apapun lah namanya -- ialah aspek yang memusnahkan kepastian hukum di mana kita dikembalikan ke zaman jahiliah.

Nyaris di semua kota, dalam mindset masyarakat Indonesia saat itu, menunjukkan fenomena hidupnya aspirasi yang menghendaki terwujudnya replika kepemimpinan Madani Rasulullah di tanah pertiwi sebagai tujuan utama dan aplikasi aksi reformasi.

Sangat reasonable dan romantis, semakin kuat dan lebih kuat, berkat kecemasan terkooptasinya kejiwaan negara oleh anasir Barat yang ketika itu – mau-tak-mau – IMF telah tampil sebagai pahlawan yang bermoral di televisi kita.

Saya adalah bagian publik yang geram, karena dari 79 negara yang dibantu IMF dalam catatan Sach, Kepala Studi Pembangunan Universitas Harvard, 43 negara di antaranya malah tambah rudin. Padahal domino effect, berasal dari metode Klasik Baru II yang sama. Masalahnya, hotkey untuk menolak bencana emisi rezim Ekspektasi Rasional itu, IMF juga tak tahu, meraba-raba, sementara kita jadi kelinci percobaan yang saling bunuh di antara persaingan politik luar negeri Partai Republikein -- yang mengajukan CBS (Currency Board System) versus  Bandwidth System yang dijagokan Partai Demokrat didukung jaringan Mafia Berkeley. Konyolnya, salah pilih pula, berakibat amburadul berkepanjangan hingga kini.

Pengembangan paradigma Madani sampai ke resiko itu. Karenanya, by design demi Madani, ditetapkan Ketua Umum PBNU, yaitu Abdurrahman Wahid sebagai presiden. Dan, Ketua Umum Muhammadiyah Amien Rais  Ketua MPR-nya. Secara normal, yang berhak duduk di kursi RI-I adalah PDIP, selaku pemenang Pemilu. Sedangkan di MPR, adalah Golkar selaku runner-up-nya.

Kepada kedua orang itu umat menitip Madani, ialah cita-cita  mengkolase replika kepemimpinan Rasulullah. Tak kunjung kesempatan emas seperti itu diberikan Allah sepanjang sejarah Indonesia -- NKRI diserahkan kepada NU dan Muhammadiyah -- termasuk di zaman Masyumi Natsir yang menyorongkan Syari’ah Historis secara menakutkan dalam Piagam Jakarta.

Majelis Subuh mengabsah Madani sebagai inti gerakan reformasi, tapi saya tak mudheng siapa yang duluan melakukan mutasi sosiologisnya: Angkatan 98 atau Nurcholis Madjid, Deliar Noer, Amien Rais, atau Gus Dur, etct? Yang pasti, Allah mendengar hasrat bangsa – yang 94 persen Muslim, terbesar di dunia – untuk membangun Indonesia beradab, mengkolase kebaikan Madani, asal Antum kuat ujiannya.

Majelis Subuh kemudian membentuk Islam Poros Tengah untuk melindungi Madani, dan memberikan perlawanan ketika coba diganjal PDIP-nya Amien Azis.

Dan, godaan pun tiba. Masuk tahun ketiga, Gus Dur -- yang cuma punya empat indera – itu, telah dadak sontak menjadi birokrat nomor satu, mulai menuai dramaturgi mis-management Rp 30 miliar cash-in Bulog.

He he he, alit banget nominalnya dibandingkan ratusan triliun rupiah jarahan Orba, atau gondolan bandit bankir BLBI yang diperas Jaksa Oerip CS, maupun dibanding kedudukan Gus Dur selaku Presiden RI. Soalnya lanjut: “Mau tidak, Amien Rais membantu Gus Dur demi Madani?”

Layaknya, demi amanat umat tadi, hukumnya wajib bagi Amien Rais membantu Gus Dur: “bagaimana upaya mendeponir kasus itu, tentu saja dalam koridor opsi ushul fiqh agar Madani tak terbunuh”.

Bantuan macam itu tak sulit di tingkat moral politik Senayan yang tengah mencari format etika, karena saban hari belajar dusta dan 86 berkat kondisi out of control akibat kelebihan power (legislative heavy).

Sampai di scene ini, meski atas nama Rasulullah dan sesama Sunni, saya tak yakin NU dan Muhammadiyah bisa bekerjasama. Sebab, sejarah belum pernah mencatat sukses kerja sama seperti itu, terhitung sejak tragedi Komite Hejaz tahun 1925 yang dipimpin KH Achmad Dahlan (dedengkot Muhammadiyah) dan KH Hasyim Asy’ari (dedengkot NU).

Yaitu, proyek penyampaian proposal kepada kandidat Amirul Mukminin, Raja Saudi, King Ibnu Saud -- kandidat Putera Mahkota Khilafat Islam versi Dewan Mahkamah Agung Islam terakhir (1924) -- ialah kakek King Abdullah kini, agar Khalif tak mengubah fatwa untuk Islam Hindia Belanda.

Namun yang terbit kelak, fatwa yang menganakemaskan Wahabi,  tamat ketika proyek Khilafat Islam itu dikubur sendiri oleh Ibnu Saud atas desakan Détente, sekutu pemenang Perang Balkan (PD-I) atas Entente (Ostmany + Jerman) yang disanksi dengan Traktat Versailles yang sangat merugikan Entente; yang membuat Hitler mengganyang habis Yahudi, sang arsitek Versailles itu.

Merasa diperlakukan tak adil, dimulai dengan perseteruan Wahabiyah versus Asy’ariyah, Hasyim Asy’ari ke luar dari “sekoci bersama” bernama Muhammadiyah itu, dan mendirikan NU tahun 1926. Sampai kini tetap talak tiga.

Merujuk sejarah itu, dialektis yang dilakon Amien Rais ternyata cocok mujid-nya, ‘illat versus ma’lul,  ba’its versus mujib, maka as-sababiyyah-nya pun bukan membantu Gus Dur. Tapi sebaliknya, ia dulang opportunity dengan cara mengubah kondisi kritis Gus Dur menjadi blessing indisguise untuk kepentingan politiknya dan menghasilkan duet Amien Rais (Capres) – Susilo Bambang Yudhoyono (Cawapres) yang bubar dengan alasan remeh temeh (Rasulullah dilawan, sic!).

Kedengkian terbawa dari sononya pula. Sebab, saya tak menemukan proses islah. Jadi, Bulog Gate, dramaturgi mis-management Rp 30 miliar itu bukan didesain ke deponeering litigasi yang tersedia dalam opsi-opsi qawa’id ushul - qawa’id fiqh, dan instrumen hukum positif guna memenuhi amanat Madani.

Melainkan ke ranah pembantaian, di-blow-up, “blup”, lalu digiring ke “Peradilan Senayan” memakai power kekuasaan uforia legislative heavy yang diderma psikomatis arogansi penggulingan diktator Orba.

Coba ingat lagi fase moral sebelum itu, sudah on the rights track, para pemimpin RI dinaikan menggunakan kriterium ahklak ketika mereka belum kaya raya, baik Gus Dur maupun Amien Rais – tapi lalu berubah sangat cepat dan menakutkan ketika Madani terbunuh.

Saya masuk PAN sebelum itu, terperdaya oleh dua frasa dalam bahasa promo reformasi Amien Rais yang indah: (i) Madani, dan (ii) Tauhid Sosial yang, sejak Gus Dur lengser, tak pernah lagi disebut.

Sidang Istimewa MPR menghabisi Gus Dur dengan cara memalukan, walau pengadilan menyatakan ia tak bersalah. Tentu saja, tak pantas Gus Dur dihinakan seperti itu, setidaknya karena ia bukan pendosa neologisme Reformasi, bahkan telah menjadi korban tirani kekuasaan sepanjang Orba beserta keluarga NU-nya, paradoksal dengan keluarga Muhammadiyah.  

Dengan bahasa politik efumisme Orba, mengapa Antum tak berpikir, bahwa dalam kondisi sudah buta pun, Gus Dur masih rela mengabdikan diri untuk menerima jabatan presiden, tatkala semua orang tak berani memangku jabatan tersebut, termasuk Amien Rais dan Megawati.

Karena rasa takut, utamanya hadir dari penglihatan, saya yakin tak seorang tokoh pun mampu melaksanakan program reformasi yang dilakukan Gus Dur itu. Mengusir ABRI dari parlemen, birokrasi, dwi fungsi, kembali ke barak, melikuidasi sarang KKN, Depsos, dan ujung tombak politik represif Orba, Deppen, mengembangkan HAM yang memerdekakan eks Tapol PKI, et cetera. Bukan main. Syukurlah Gus Dur tak pernah melihat bagaimana seremnya roman menakutkan jutaan orang yang gusar itu kepadanya.

Bagaimana pun  hebatnya Gus Dur,  ia tak lebih dari “empat indera”. Toh, dengan kesadaran penuh, parlemen, termasuk Amien Rais dan Islam Poros Tengah, telah mengangkat manusia “empat indera” itu menjadi Presiden RI yang ke IV.

Lalu khianat, ketika merespon kesalahan dramaturgi Bulog Gate. Saya tak menemukan kesadaran “empat indera” itu pada manuver orang-orang yang dulu melegitimasi Gus Dur sebagai “presiden dengan empat indera” ketika memakzulkan Gus Dur. Sadis bener!

Posisi kekuasaan presiden versus legislatif, sangat jomplang: presiden minus kekuasaan, sedang legislatif surplus kekuasaan. Bersedianya PDIP jadi lakon penyembelih Gus Dur, mematangkan Sidang Istimewa Penggusuran Gus Dur menjadi meja jagal yang menjijikkan.

Saya kira Gus Dur paham, bahwa ia mustahil menang melawan legislative heavy yang dipimpin Amien Rais itu. Perlawanan yang ia lakukan, sekadar perlawanan seorang NU yang wajib melawan atas tiap serangan Muhammadiyah – bahkan tak ada hubungannya dengan kekuasaan, sama persis dengan mokongnya Hasyim Asy’ari (gerbong inferior) melawan Achmad Dahlan (gerbong superior) di pertikaian Komite Hejaz yang jargonnya kemudian diekstreemisasikan dalam terminologi “nahdlah” – artinya: bangkit untuk melawan Muhammadiyah!

Dengan kualitas kesetiaan dan ukhuwah yang demikian buruk merujuk logika masa lampau tadi, nasib Madani yang mutlak butuh ummatan wahidah, sebenarnya sudah sekarat. Juga, di masa depan. Yaitu sepanjang Madani cuma bertemu kaum yang pendidikan agamanya bagus, posisi sosial agamanya bagus, ibadatnya aduhai, tapi tabiatnya hobi mendulang laba a la  Snouck Hugrondje: kepentingannya sukses, tak apa Islamnya berkeping-keping.

Benar, Gus Dur kalah. Nahasnya, sekonyong libido mengkolase replika kepemimpinan Rasulullah ikut goodbye dalam hiruk pikuk penggusuran Gus Dur yang terkapar mengenaskan bersama mayat Madani. Jangan bilang Amien Rais tak mudheng harga yang dibayar umat: ia seksama ikhwal itu.

Edane, Amien Rais harus menyerahkan kekuasaan itu kepada Megawati: ikhwan, mau ke mana sih Antum? Belakangan jatuh ke jenderal militer lagi, rapi jali pula dijagai eks penguasa Orba, masih tetap ABG (ABRI – Birokrat – Golkar). Tengok saja chemical konstantanya, cuma berubah solek, juga masih tak kapok dengan Yatsrib! Total jenderal, laksana hukum Avogadro, sebelum dan sesudah reformasi, hasilnya sama, ha, ha, ha, hik, hik, hik..

Refomasi pasti tak secelaka kini jika akad Madani tak dikhianati. Antum makarillah order Al Maidah, (1): “Hai orang yang beriman, tepati janjimu ..”.

Pemimpin yang khalif, tunai janjinya sama besar dengan imannya, sehingga penguasa seperti itu lebih ilahiah, lebih bermoral, lebih beradab – antinomi Niccolo Machiaveli dalam Il Principe -- niscaya imajinasi berkorupsi tak sedahsyat India, Malaysia, atau Timur Tengah. “Jangan menerima amanat jika khawatir tak mampu menunaikannya,” pesan Quraisy Syihab, Ramadhan lalu di Metro TV.

Saya terkesiap waktu menanggapi asumsi Wakil Rektor Universitas Paramadina, Yudi Latif, di forum pra kongres Prodem. Bahwa, kata Yudi, Islam bekerjasama dengan kekuatan pasar (kapitalis illuminati), ialah filantropis yang menyabot instrumen demokrasi prosedural, biang determinan kian jauhnya reformasi dari demokrasi subtansial. Islam sebagai sumber moral, menderita unusual behavior of power, perilaku menyimpang berkuasa dengan pengkhianatan atas Madani. Hasilnya, demokrasi tanpa moral building itu, yang tak menyertakan ilahi itu, yang lapar duit itu, yang memilih khalif cukup berdasar keterwakilan banyak duit – tanpa asal usul duit – itu, bukan mewakili akhlak seperti didawuhkan Rasulullah. Lima tahun mendatang, niscaya kita sibuk untuk menurunkan para penjahat itu! 

Seorang karib, pemimpin LSM, cepat membisiki saya, “Jangan bicara Islam, orang tak suka, tak laku”, katanya serius. Busyet. Saya tak suudzon. Ia Madura sekampung saya, dan banyak respon senada sebelumnya. Di berbagai hasil penelitian pun, gencar dipublikasi bahwa parpol Islam adalah parpol paling tak disukai responden. Cukup jelas, ada yang tak beres di tubuh Islam Indonesia. Dulu, tak disukai rezim, kini publik.

Sulit memfalsifikasi kejatuhan Islam yang sebelum pengkhianatan terhadap Madani -- Reformasi – itu kedudukannya mencapai derajat tertinggi dreaming publik sepanjang sejarah nasional. Setelah dikhianati, terperosok ke titik nadir, pheriferal. Andai logika laisa-kamislihi-saiun itu sebangun dengan logika saya, “si baharu” dalam istilah Maturidi, kiranya mudah mendakwa: laknat itu akibat perilaku menyimpang Antum kepada Madani! Antum mengkhianati Rasulullah!

Tengok cemooh dan nista kian banyak, vulgar. Aqidah diserang, Rasulullah diganti Mosadeq dan Mirza Gulam Ahmad -- terakhir itu seolah membangkitkan kembali dialog romantisme Syari’at Islam Pakistan di Indonesia, padahal sudah kehilangan kontekstual tirani kolonialisme lalu ditodongkan ke sesama Muslim. Sedang masalah utamanya sendiri, karena kita gagal membangun Hukum Publik Islam Indonesia, lalu mengukuhkan fatalisme apriori publik terhadap praktek Islam Politik.

Publik tak bodoh, tahu bahwa kegagalan Madani akibat ulah Islam Politik, yaitu Parpol Islam. Kini mereka menghukum Islam Politik yang dalam hasil penelitian Skh Kompas, Parpol Islam adalah parpol yang tak menarik. Dan, salah satu korbannya adalah PPP, padahal cuma follower.

Sekarang kita juga sadar, hasil reformasi tanpa Madani itu,  menghasilkan “demokrasi lapar duit”, telah mendorong agamawan jadi koruptor demi membiayai “demokrasi lapar duit” itu. Sejak penangkapan Rokhmin Dahuri hingga Hamka Yamdu, semua tangkapan KPK adalah Agamawan Muslim. Ini jelas laknat, hasil uji premisnya, agamawan = bandit, wow.

Jika Madani yang jalan, niscaya demokrasi tak seganas kini. Minimal aura ilahiah hadir di ruang publik -- bukan cuma rangkaian berhala dan berhala kekuasaan, di mana negara rame-rame kita dorong ke ranah biadab.

Jika Madani menang, akhlak yang jadi parameter rekruitmen khalifah di bawah ridho Allah, bukan laknat Allah. Ironinya, pemimpin yang naik ke singgasana karena mewakili akhlak, justru muncul di AS, yaitu Barack Hussein Obama.      

Saya yakin, laknat itu akan berakhir jika para pengkhianat Rasulullah itu minta maaf. Tapi saya tak tahu caranya. Mungkin Angkatan 98 punya kiat lain?

Melawan Arus

Djoko Edhi S Abdurrahman[1]

Senyum di ujung bibir lelaki muda itu di depan publik sudah padam. Di bawah blitz, sisa parasnya yang sumringah, tinggal dukana memandang borgol yang menghias tangannya. Arogansinya terkuras hingga ke titik nadir, ketika ia jenguk ayahandanya yang sekarat di Rumah Sakit Pusat Pertamina Jakarta, kemarin.

Anita Anisa (AA), wartawati yang dekat dengan anak muda itu, menilpon saya. “Akhirnya,  saya ikut menangis,” tutur AA. Gadis itu terlibat ihwal pemberitaan pengembaraan anak muda itu, lika-liku nomaden-nya selama buron.

Tak ada memang yang tak kenal don itu di jagat Indonesia. Nama Tomy Soeharto bahkan lebih populer daripada Osama bin Laden di seantero negeri kacau ini. Ia bungsu Presiden RI ke II, Soeharto, dihukum pengadilan sebagai pembunuh Hakim Agung, disangka sebagai dalang peledakan berantai bom di Ibukota dan selaksa rumor.

Saya sendiri sebagai pencatat sejarah, sedih menyaksikan peristiwa demi peristiwa tragis kejatuhan keluarga Cendana: harta, kekuasaan, dan martabat yang dibangun selama 30 tahun itu, berubah siksa yang begitu dahsyat. Dalam beberapa hal hubungan jurnalistik ke sana, AA lebih dekat kepada keluarga itu ketimbang saya. Dalam beberapa hal, kedekatan AA ke situ, juga berbeda dengan kedekatan saya: AA tak punya jarak dengan kekuasaan!

Di situlah posisi penting AA kali ini. Gadis itu memang tak kuasa menolak, karena ia tak punya konsep demokrasi, tak punya konsep bangsa, juga tak tahu apa yang ia inginkan sejak awal kencan. Baginya dunia gemerlap selebriti snob di lingkungan don, adalah the last of frontier dari idealisasi pikirannya. Jauh hari ia dekat dengan Tomy tanpa embel-embel komersial. Gadis itu memang Be Beautiful, markas manusia cantik hiclass Jakarta a la Perancis milik Sandi Harun — mantan isteri kedua Setiawan Djodi – yang dikaitkan polisi dengan kasus petualangan outlaw Tomy.

Kendati begitu, yang saya tahu, AA cuma selembar daun ilalang kering dihembus angin, melayang-layang tanpa beban, karena gadis itu tak piawai berKKN, tak mampu menguras harta karun Cendana, tak seperti banyak rekan lain yang mendulang harta dari kekuasaan Cendana. Kedekatan mungkin AA sia-sia belaka.

Masih ada kesempatan jika AA tahu apa yang ingin ia capai, dengan mengantongi hotline untuk mengail di air keruh! Apalagi dalam kondisi kritis sekarang, tatkala semua orang mabok kepayang kekuasaan dan duit. Tapi Anisa, Anisa, Anisa, masih seperti dulu, tak suka konsep serius: cuek dan lugu.

Sekadar untuk menggunjingkan seputar misteri Cendana, AA mengajak date ke diskotik No Ceng It di Kota, di mana exctasy dijual kayak kacang goreng: “Aku mau mabok, mau triping, mau curhat, mau segalanya. Boleh ‘kan aku melupakan semua sejenak, Kak Djo?” katanya lelah. Bukan main, untuk mendengar kisah sekaliber Tomy dari gadis seindah AA, ajakan itu sungguh menawan. 

Hari Imlek kemarin, kami kencan. AA masih secantik dulu, manja, masih seremaja dulu. Usia rupanya tak mampu menggerogoti keindahannya, masih kayak abege, tambah anggun. Dulu pun, waktu ia jadi staf saya — di mana ia beroleh dasar pengalaman jurnalistik pertamanya — paras aristokrat AA sudah membuat pejantan muda di kantor blingsatan,  termasuk saya, ha ha ha.

Dulu ia menangani rubrik bisnis selebriti. Berkenalan dengan Tomy lewat tugas jurnalistik. Tahun 1996, saya dengar ia pindah ke Majalah Kartini, berulang menulis ihwal Tomy di majalah itu. Lalu pindah ke Majalah Gatra. Belakangan, ia menikmati pekerjaan yang menyenangkan di stasiun televisi swasta.

Sejenak gadis itu membuat saya terkesima ketika kami jumpa malam itu: adaptasinya yang luar biasa dengan retorika habitat korup. Sekonyong-konyong terasa ia berada di lorong seberang yang asimetrik terhadap garis demarkasi yang terlalu tegas dengan saya ketika ihwalnya keluarga Cendana.

Selain keluarga itu momok nasional, pengembaraan Tomy penuh rumor keterlibatan elit militer dan negara, wanita cantik, gerilyawan GAM, milisi Timor Timur, bahkan mantan Presiden Abdurrahman Wahid, adalah kisah mahal dalam keluarga pers.

Toh, bukan itu yang menarik perhatian saya. Melainkan apologi gadis itu membela Cendana yang melawan arus.

“Bangsa ini amburadul bukan karena Soeharto,” kata AA sesampainya kami di 2001. “Tapi karena rezim reformasi sendiri yang korup dengan pemimpin yang tak layak. Coba katakan, apa yang salah dari rezim Soeharto?” Wahh.

Mau-tak-mau, saya terpaksa menyebut sederet dosa ekonomi Orba, sejak oligopoli pasar, utang luar negeri yang terjerumus budaya mark-up, distorsi ekonomi KKN, Trilogi Pembangunan yang salah arah, kaki kanan cepat melompat ke rezim ekspektasi rasional yang mengharamkan hutang, kaki kiri masih senang-senang di rezim Keynesian yang pro hutang, hingga metode neraca keuangan yang ajaib, etc. Kecurangan politik Sekbergolkar jadi Golkar, fusi parpol, hingga lima paket UU Politik 1985 yang memberangus demokrasi dan UUD 45 berikut praktikum kriminal politik Orba, etc.

Tangkis AA: selama Orba, koruptor banyak ditangkap, sekarang tak lebih dari lima ekor. Ambruknya ekonomi tahun 1997, soal domino effect yang melanda kawasan Asia, mengapa lantas hutang itu jadi dosa Soeharto? AA membeber fundamental ekonomi yang harus saya akui hingga Juli 1997 angkanya tak kalah cantik dari paras gadis itu — paradok dengan kinerja periode pemerintahan Kaum Reformis yang buruk rupa. Saya pun terdiam. Angka itu benar semua.

Kegagalan mengatasi gejolak kurs dolar, menurut AA, bukan salah Soeharto doang. Tapi kesalahan telak ekonom nasional dan arsitek pembangunan. Ia mengambil risalah peck rate dari Profesor Henky, ekonom Partai Republik dari kelompok Forbes yang diundang Soeharto Januari 1998 untuk mengatasi kurs dolar yang membubung dari Rp 2.400 Juli 1997 ke 15.000.

“Ide itu ditentang 99 persen ekonom Indonesia, right? Lihat nggak di televisi, bagaimana Soeharto demi rakyatnya menggadaikan harga dirinya, mengemis kepada mister Camdessus, Direkur World Bank, dan Direktur IMF Stanley Fisher saat menandatangani LoI, waktu itu, right?”

Bukankah Soeharto menentang intervensi IMF sebelum LoI itu, right? Bukankah ide Henky tadi didukung mister Such, Kepala Studi Pembangunan Harvard University, mister Krugman Dekan Ekonomi MIT, kelompok ilmuwan konservatif Alexis de Torquiville AS, mister Kwiek Kian Gie, mister Fuad Bawazier, dan dua pertiga ekonom papan atas dunia, right? Bukankah Sach, Krugman, para penasehat ekonomi Presiden Ronald Reagan, menentang intervensi IMF karena 64 persen negara yang dibantu IMF, bukan saja gagal, tapi tambah rudin, right?

Bukankah ide Hengky itu lantas dipakai Malaysia, dan sukses besar, right? Bukankah metode Harry Dexter dan Jhon Maynard Keyns yang menciptakan Bank Dunia dan IMF cuma berhasil mengatasi Great Depression 1929 di AS, right? Bukankah dua lembaga itu gagal mengatasi Krisis Fiskal Resesi Dunia 1983, right? Sehingga sejak 1983, rezim Keynesian bangkrut dan dunia hengkang ke rezim ekspektasi rasional dengan pikiran tunggal: tak ada harapan rasional pada hutang!

Mengapa lantas Soeharto yang salah, sementara ia bukan ekonom? Mengapa ekonom dan arsitek pembangunan yang keliru tak dihukum? Malah beroleh tempat empuk kekuasaan, ongkang kaki menikmati sisa hidup secara innocent!” Mulut AA yang indah itu nyerocos kayak air pancuran.

Dengan alasan teknis cadangan devisa tak cukup, kemandegan arus investasi asing, ketidaksiapan Bank Indonesia waktu itu, kata AA, konspirator Berkeley - Fed - NYSE, membuat alasan seolah intervensi IMF rasional. Terbukti kemudian pemulihan ekonomi a la intervensi IMF tak seindah janjinya. Kondisi ekonomi terperosok, bahkan IMF tak punya jadwal kapan pemulihan tercapai, memicu gurita korupsi: mengapa IMF tak mengancam menghentikan bantuannya jika korupsi tak mampu dicegah pemerintah seperti deal awal? Mengapa ekonom nasional penentang Henky tadi tak kunjung mengakui kesalahannya sampai sekarang? Malu? Minta maaf dong kepada rakyat. Dosa terbesar ekonom adalah fatwanya. “Hanya itu sumbangan mereka kepada bangsa toh?” katanya. Alhasil, dosa Soeharto berkurang, ha ha ha.

Menurut AA, Soeharto hanya seorang yang kalah. Tuhan membuat skenario begitu. Jika Soeharto setuju monopoli, konglomerasi, mengapa ia undang APEC ke Indonesia setahun sebelum Krismon yang membunuh monopoli dan barrier to entry, 2004? Mengapa Soeharto mendorong AFTA yang menggusur proteksi pajak 2003? Substansi masalah, gejolak kurs, right? Henky yang benar: berhentikan dulu kurs yang melompat-lompat itu dengan Currency Board System, baru kita bicara lagi, mau pakai sistem apa!  

Ketika Gus Dur naik tahta, tanggapan kurs dolar: Rp 8.000. Saat Mega ke singgasana juga serupa: Rp 12.000 ke 8.000. Tapi, subtansi ini selalu dipindah ke distorsi ekonomi, seolah KKN dan variannya yang bikin ambruk! Mengapa tak langsung ke pokok masalah dulu, seperti cara pikir Henky tadi. Kurs adalah masalah lama,  bahkan tahun 1984 Soeharto menolak usul CSIS untuk bikin UU Lalu Lintas Devisa.

Menurut AA, jika risalah Henky yang notabene risalah Soeharto itu diterapkan, kehancuran tak separah sekarang. Setidaknya enggak ribet dengan hutang luar negeri dan korupsi yang membalut sekujur anak cucu.

AA memindah topik ke politik, bidang yang saya tahu ia awam sekali dulu. Tapi saya segera sadar, gadis itu bukan Anisa yang dulu saya kenal. Ia mulai pertanyakan eksistensi kaum reformis dan model demokrasi: “Apa benar, demokrasi seperti sekarang ini yang diinginkan bangsa Indonesia; yang diinginkan rakyat, Kak Djo?”

Tahun 1950-an, di rezim Soekarno, parlemen jatuh bangun. Pengalaman itu, mimpi buruk yang selalu dirujuk ahli politik, right? Sekarang lebih parah, kepala negaranya yang jatuh bangun. Apa benar, yang diinginkan rakyat adalah parlemen sekuat sekarang, eksekutif selemah itu: Megawati bahkan tak mampu mengendalikan birokrasi. Belum seorang pun dari kepala negara tadi yang terjamin tak terjungkal dalam waktu singkat.

Setelah jadi penguasa, apa benar mereka memikirkan rakyat? “Kak Djo, kalian adalah peneliti, tanyalah kepada rakyat: apa mereka merasa dipikirkan oleh penguasa? Oleh parpol? Saya taruhan leherku, pasti tidak!” Apa benar yang dicitakan rakyat untuk berdemokrasi, sekian ratus parpol yang semuanya sibuk dengan dirinya sendiri mencari fulus dan kursi?

Menurut AA, gejala perampingan jumlah parpol adalah konsekuensi sistem distrik, karena hanya dengan cara itu sistem distrik layak dilakukan.

Syahwat saya kepada AA, pun pindah semangat. Jika dulu pada keindahan ragawinya, sekarang pada kecerahan otaknya. Ia tampak begitu sempurna — feminis post-modernism mazhab Simone du Beauvior dengan pola retorika Foucaltian yang cuma menyodor masalah. “Kak Djo, walau korupsi merajalela semasa Soeharto, kita masih punya sejumlah Mister Clean. Sekarang, tinggal semata wayang: Amien Rais. Karena rakyat sudah muak dengan perilaku KKN, right, ia bakal dipilih rakyat  karena bangsa butuh orang suci yang layak.”

Konyol, ternyata dari semua substansi dating itu, cuma soal Amien Rais saja yang ingin ia sampaikan. Kini ia lega dan terkulai. Sambil menjinjitkan tumitnya ke lantai dansa, tubuhnya berputar, menari, mengikuti irama. Lama kemudian baru saya sadari, ia mabok.

Dalam pandangan saya, gadis itu sendiri sebuah resital dengan irama yang terlalu dibebani imajinasi kekuasaan. Bagi saya tak penting apakah imajinasi itu bersumber dari pikiran Tomy Soeharto, CSIS, atau Econit. Lepas  setuju, benar dan tidak, faktanya saya belajar memandang masalah dari wanita mabok tentang bangsa yang ihwalnya sudah dilupakan -- sebuah rekonstruksi, bukan dari akademisi dengan semeter titel, ha ha ha.

Betul, William Shakespearre: apalah arti sebuah nama, AA tak bisa dinafikan sekadar meracau. Rekonstruksi itu renungan atas kesalahan memalukan para ekonom yang sudah lama terkubur.

Sambil memandangi keanggunan AA melantai dari satu irama ke irama lain, saya mulai berkhayal, apa yang terjadi padanya: keniscayaan paling menggoda dari fenomena kedekatan tanpa jarak dengan kekuasaan dalam determinasi rezim manapun!

Arus Jakarta 2000

Kritik Sosial Iwan Fals

Suara Hati dari Nada Tujuh

 Oleh Franky Sahilatua

“The fault, dear Brutus is not in our’s star, but in our self”.

(Kesalahan itu sobat Brutus, bukan karena tokoh kita, melainkan diri kita”, William Shakespearre, III, i)

PENGADILAN MORAL BIN BANGSA

Kemarin malam -- 30 Oktober 2002 -- saya menyanyi di Teater Luwes, Institut Kesenian Jakarta (IKJ), Taman Ismail Marzuki (TIM), Jakarta. Saya diatur untuk menyanyikan lagu “Perahu Retak” hanya karena refrain lagu itu memprovokasi tuntutan atas ketidakadilan dengan nafsu yang seronok: “Aku heran, aku heran, yang benar disingkirkan...” Lagu Iwan Fals “Suara Hati”, juga tak ketinggalan masuk dalam “skenario” pertunjukan itu.

Mereka -- anak-anak muda dari Teater Kaisar itu -- dalam rangka Hari Sumpah Pemuda, bersama sejumlah Organisasi Kemasyarakatan Pemuda (OKP) pusat, sedang mementaskan naskah “Pengadilan Moral Bin Bangsa”, black-comedy karya Djoko Edhi S Abdurrahman -- dari Pemuda Muhammadiah -- yang sekaligus bertindak selaku sutradaranya. Bagus, dari sisi pertunjukan, drama itu sukses, dihadiri Menaker, para Dirjen Depsos dan Diknas, perwira tinggi Mabes Polri, tokoh agama, Seniman TIM, OKP, dan Mahasiswa IKJ.

Saya ingin mengulas tentang “Suara Hati” dari substansi yang  saya tangkap dari drama itu, syairnya sbb: Apa kabar suara hati//Sudah lama baru terdengar lagi//Kemana saja suara hati//Tanpa kau sedih rasanya hati//Kabar buruk apa kabar baik//Yang kau bawa mudah-mudahan baik//Dengar-dengar dunia lapar//Lapar sesuatu yang benar//Suara hati kenapa pergi//Suara hati jangan pergi lagi//.

Menurut cerita drama dengan tematik “Pengadilan Moral bin Bangsa” itu, tokoh Moral bin Bangsa yang dihukum mati, adalah suara hati. Moral bin Bangsa, merupakan personifikasi akhlakul karimah (ahklak mulia) yang secara beramai-ramai terbunuh oleh sistem dan habitat angkara murka (moral hazard dimulai sejak demokrasi di Indonesia diusung 1998.

Itu memang bukan ihwal sederhana. Bukan Iwan Fals dan Teater Kaisar saja yang resah atas masalah serupa. Rasanya seluruh bangsa Indonesia, secara langsung pun tak langsung, juga tengah gundah gulana menyaksikan perilaku aksiologis, sistem nilai kita yang terus-menerus dirusak berramai-ramai dan terus-menerus pula membunuh suara hati, empat tahun belakangan.

Siapa gerangan Suara Hati? Saya ingin mengajak semua untuk mengenal siapa ia. Pernah ketika Anda berbohong, sekonyong-konyong ada suara dari dalam hati yang menegur Anda: “Kau berbohong!” Itulah suara hati. Ia tak mampu berdusta. Ia adalah suara ilahiah kita. Sepanjang ia masih bisa bicara, dipastikan bahwa Tuhan masih bersama Anda. Sebaliknya, ketika ia tak lagi bersuara, ia sudah ditaklukan Setan. Satu hal dari ciri suara hati, ia senantiasa mengajak kita ke moral mulia, hakikatnya penuntun ke kebenaran ilahiah.

Dalam konteks tauhid sosial, kebenaran ilahiah seperti itu, dalam preferensi moral kebangsaan sebagai produk suara hati itu, kian hari kian memprihatinkan untuk bisa diharap mampu memulihkan krisis kondisi bangsa.

Saya berpendapat bahwa suara hati adalah sillabus moral yang diajarkan langsung oleh Ilahi. Dengan cara pikir demikian, suara hati menjelma preferensi ilahiah sesungguhnya. Simpel, kita seringkali disuguhi bagaimana cara-cara kita berdemokrasi yang sangat mengandalkan pembenaran lewat legitimasi aturan main, sejak Tatib, UU, TAP MPR, hukum positif, terutama hukum pidana yang tak pernah mengajarkan moral kepada manusia kecuali menghukum, belaka cuma instrumen moderasi untuk memenangkan permainan tanpa menghiraukan aspek kepatutan moral, sehingga begitu banyak keanehan berlangsung di sekitar kita dewasa ini. Ada suatu yang salah pada kita!

Iwan dan Teater Kaisar berbeda menanggapi itu. Dalam Iwan, Suara Hati cuma pergi. Sedang dalam tragedi Kaisar, Suara Hati terbunuh: mengisahkan kepastian malapetaka atas moral yang terus memuncak.

NADA TUJUH

Dari sisi teknik musik, “Suara Hati” satu tipe dengan “Bento”, lagu Iwan terdahulu: jalur nada, atmosfir, lintasan melodi, sama-sama di E Minor, sama-sama menggunakan sound distortion, sama-sama bergenus rock n roll. Terpenting dari kesamaan itu, ialah sama-sama menggunakan Nada Tujuh yang lebih dikenal dengan julukan Not Satire.

Walau terdapat perbedaan bite – “Bento” dengan balada melodi blues “Suara Hati” dengan Cha-Cha melodi blues – tapi keduanya merujuk Nada Tujuh. Ketukan bass yang monoton pada kedua lagu itu, menyuguhkan daya transedental bagi pemirsanya, yang dapat dihubungkan dengan pembenaran teorema “Pusat Kesenangan Otak” dari pakar saraf otak Perancis, George Delgado.

Namun demikian, dalam konteks materi wacananya, perhatian saya didominasi kritik sosial lagu itu yang dikawal Nada Tujuh. Lalu, bagaimana Iwan merekam peristiwa, dan menyuarakannya kembali dengan irama yang pas dengan kejiwaan aktual publik.

Dari sejarahnya, Nada Tujuh memang media handal untuk lagu tipe-tipe itu. Jalur Nada Tujuh bersumber dari musik tradisional Afro-America, adalah musik para budak – musik orang-orang tertindas, yang sejak awal merupakan media protes dengan nada. Tercatat Elvis Prisley yang berguru kepada pemusik Nada Tujuh.

Iwan dengan canggih mengolah Nada Tujuh untuk mengisi teriakan-teriakan satir pada kedua lagu tadi. Lepas dari faktor itu, secara metode psikologi, ada tiga aspek yang menderma kekuatan pada lagu untuk mempengaruhi audiens. Yakni: (i) Amplitudo/Power, (ii) Attitude, dan (iii) Syair/kekuatan kata.

Kerasnya suara bunyi – termasuk jalur Nada Tujuh -- memiliki pengaruh kuat. Namun demikian, lebih penting lagi adalah kemampuan kondisi perilaku pemirsa untuk mengembangkan dirinya atas lagu-lagu tersebut. Kemudian makna syair. Dengan kata lain, syair merupakan kekuatan kata yang mampu menerbitkan identitas pemirsanya dalam kalimat-kalimat satire syair Iwan.

Dengan referensi itulah bagaimana cara memandang “Suara Hati” Iwan Fals. Pembungkusan akronim “Benci Soeharto” yang secara pikososiologis adalah issu aktual menjadi “Bento”, disampaikan dengan jalur Nada Tujuh, membuat “Bento” mencapai pasar luar biasa pada masanya sesuai iklim dan psikologi politik yang menyiar dari Cendana. Jadi ada pengolahan aktualitas yang jitu.

Iwan dengan lihai mengolah kembali ide-ide pada “Bento” dalam “Suara Hati” tatkala semua orang resah dengan perilaku elit bangsa yang krisis suara hati. Faktor-faktor itu telah membuat “Suara Hati” secara psikososiologis menjadi sangat kuat. Peran media pandang dengar kemudian menambah dahsyat efektivitasnya. Clip Music “Suara Hati” yang mengambil lokasi di IKJ itu, dari sisi penggarapannya juga bagus, membuat lagu itu memiliki kekuatan luar biasa.

PESAN MORAL

Sederet pertanyaan muncul: apa jadinya demokrasi tanpa hukum? Apa jadinya hukum tanpa moral? Apa jadinya moral tanpa nurani? Apa jadinya nurani tanpa suara hati?

Semasa Orde Baru, berbangsa lebih mudah. Karena jika mulai tampak gejala perpecahan bangsa, ABRI turun tangan melawannya. Kalau perlu menodongkan senjata ke pelipis. Berbangsa seperti itu mudah.

Tapi ketika acuan semua orang adalah demokrasi, ABRI sudah tak berfungsi, kecuali demokrasi itu sendiri. Masalahnya kemudian, cara-cara demokratis itu menjadi keliru tatkala kebebasan diterjemahkan secara serampangan, cuma berdasarkan aturan main, sedangkan nurani tak pernah diikutsertakan lagi. “Suara Hati” menjawab premis itu.

Jakarta, Sabtu, 02 Nopember 2002.

Anak Zinah Akademi Jakarta

Djoko Edhi Soetjipto

(Ketua Teater Caesar, Peneliti pada Intelris Research & Network Technology (MayaRist-LIPI), Sekretaris PAH MSJ).

“AJ mengatakan kepadaku, MSJ adalah anak zinah. Haram hukumnya. Aih, bapakku pun belum pernah berkata begitu kepadaku”. Senyum di ujung bibir lelaki muda itu sudah padam. Di bawah kilau lampu merkuri Taman Ismail Marzuki (TIM), subuh hari, sisa parasnya yang sumringah tinggal frustrasi, rambutnya bertambah keriting.

Anak muda itu bernama Saut Sitompul, satu di antara 30 personel DKJ-MSJ. AJ yang ia maksud ialah Akademi Jakarta. DKJ ialah Dewan Kesenian Jakarta, dan MSJ ialah Musyawarah Seniman Jakarta.

Esoknya, Selasa, 11 Maret 2003, Saut menyaksikan banyak polisi berjaga di seantero TIM, ia pun menghindar. Rupanya, malam itu Gubernur DKI Jakarta Sutiyoso, dengan SK 636/2003, berkenan melantik DKJ-AJ hasil tunjukan AJ. Dan mereka, para anggota AJ itu, konon tampak sumringah pula menyambut para pinisepuh, yang umumnya berpangkat jenderal -- Laksamana (Purn) Ali Sadikin (Petisi 50), Letjen TNI (Purn) Wiyogo Atmodarminto, Letjen TNI (Purn) Sutiyoso.  Maka, resmilah sudah si Saut, dan anak-anak haram lainnya, “ditaklukkan”.

Lalu Saut berkata, dengan gayanya yang sinis, seperti biasa: ”Mereka wahana seniman TIM mencetak delusinya, induk semang AJ. Anomali unik. Perbauran waham militerisme dengan arsitektur ideologisasi aksiologis otoriterianis seniman TIM prototipe civil society terbaru, hik, hik”. Karena Ratna Sarumpaet jadi Ketua DKJ-AJ (?), ia ikut sumringah. Sementara, tak peduli hasil tunjuk-menunjuk, Sutiyoso berkata kepada pers dengan bangga. “Sudah. Sudah demokratis. Pokoknya usulan AJ saya anggap baik,” katanya.

***

Dari pertarungan DKJ-MSJ yang dipilih demokratis (tapi haram) versus DKJ-AJ yang ditunjuk (tapi sahih berkat Pleno AJ), subtansi menarik justru idiom ”demokratis” dari Sutiyoso tadi.  Menurut Media Indonesia (12/3), ”MSJ dianulir AJ karena mengubah AD/ART”.  Benarkah?

Itu satu. Kedua, usul AJ mengukuhkan DKJ-AJ itu, Januari lalu sudah ditolak DPRD DKI Jakarta. Ketika itu, Wakil Ketua DPRD DKI, Chudori Hadzami, menyurati Gubernur. Isi pokoknya, DPRD menolak pelantikan  DKJ-AJ dan  meminta persoalan pembentukan DKJ itu diselesaikan secara arif. Maka DKJ-AJ batal dilantik bersama AJ waktu itu. Artinya, kebijakan Pemda dan DPRD opponensial: Pemerintah melawan Rakyat!

Sementara, Wasilah Soetrisno, Ketua Komisi E DPRD DKI, meminta Gubernur mengakomodasi ”anak zinah” tadi. Tapi, hingga kini, dua kali surat permohonan audiensi MSJ, tak kunjung ditanggapi Sutiyoso. Malah dijawab dengan pelantikan DKJ, 11 Maret 2003. AJ? Apalagi. Mereka pun tak pernah ingin bertemu dengan anak haramnya itu.

Merasa dizalimi, tak urung Franky Sahilatua CS, yang didaulat MSJ menjadi Ketua dan anggota DKJ-MSJ, pun bereaksi. Ia menggugat AJ, Gubernur DKI, Kadis Budaya & Museum, DPRD, SKh Kompas, dan Komisi E DPRD. ”Penyelesaian hukum ini diharapkan akan menerangi semua. Jangan seperti selama ini: Reformasi percaya kepada demokrasi tapi tak percaya kepada hukum,” ujar Franky. Somasi itu mereka serahkan kepada Hendardi, Ketua Umum PBHI,  Selasa, 10 Maret 2003.

Kontan saja Sekjen PBHI Johnson Panjaitan menyatakan tindakan Sutiyoso selaku pejabat publik melantik DKJ-AJ bisa dianggap betul jika menggunakan pendekatan legalitas formal semata. Tapi salah karena ada dua masalah sebagai materi gugatan kepada Gubernur, AJ, DPRD, dan lainnya. Yakni legalitas dan substansi. MSJ itu terbentuk akibat tindakan Gubernur, izin, dana, prosedural, mengirim pejabat ke MSJ. Tindakan dan ucapan pejabat publik berkekuatan mengikat setara hukum positif. Subtansinya, sumber kewenangan AJ dan Gubernur menolak mengabsah DKJ-MSJ, tapi praktiknya malah mengabsah AJ dan DKJ-AJ tanpa memenuhi standar prosedur perundangan yang berlaku. “Bisa class action sekaligus PTUN. Minggu ini sudah bisa didaftarkan perkaranya ke pengadilan,” kata Johnson.

***

Kini, mari kita tengok AJ. Di sana banyak nama keren yang dikenali sebagai pejuang demokrasi, ikut bermunculan. Antara lain Mochtar Pabottingi, Ignas Kleiden, Safi’i Ma’arif, dan sejumlah lagi. Dalam gugatan hukum, mereka faktor somasi walau kedudukan mereka di AJ sekadar gula-gula salah seorang anggota AJ untuk membunuh MSJ.

Sebagai penulis buku biografi tokoh sentral Orde Baru, rahasia umum idealisme anggota AJ tadi bisa ditakar. Tapi main-main politik, ia sebenarnya tak ada apa-apanya. Setidaknya bisa diuji di lapangan. Bahwa tokoh-tokoh reformasi tadi bisa ia gunakan sebagai alat pembunuh MSJ -- selaku produk demokrasi seniman -- itu kepiawaian yang bersangkutan yang selama ini luput kita akui. Keniscayaannya, toh para “dewa” tadi mau diajaknya ikut serta bal-balan melawan Geng Anak-Anak Zinah itu. Dari rata-rata usia, wajarnya kita bal-balan dengan anaknya. Tapi, tak apalah.

Cuma, terlalu banyak dusta yang ia lansir ke situ. Contoh soal: perubahan Peraturan Dasar yang disebut Sutiyoso tadi. Saya kok ingin sekali ikut menjelaskan bagaimana Anak Zinah itu lahir karena kompetensi saya di MSJ. Begini:

Panitia MSJ itu dibentuk -- setidak-tidaknya disupervisi Ramadhan KH dan Iravati Soediarso mewakili AJ. Awalnya, panitia musyawarah itu diketuai Arie Batubara, yang konon salah satu ”anak kesayangan” anggota AJ tersebut. Di perjalanan, Arie ngambek -- cao dari Panitia. Selanjutnya Arie diganti Nurhadi Irawan, sedangkan Sekretaris Panitia tetap Tetet WD.  Hasil penelitian saya, mereka juga ”orang-orang” anggota AJ tadi.

Mereka pun bekerja, atas titah anggota AJ tersebut: Meminta izin ke Pemda, sowan ke Sutiyoso, sowan ke Ali Sadikin, termasuk sowan kepada anggota AJ bersangkutan.  Dan semua kejadian itu diabadikan celluloid. Salah satu hasil pekerjaan mereka adalah membuat dan menyiapkan bahan sidang MSJ.

Ada dua agenda pokok yang diamanatkan panitia: (i) memilih Anggota DKJ untuk menggantikan DKJ yang demisioner, dan (ii) menyempurnakan konstitusi PKJ selaras zaman dengan istilah amandemen. Tak urung, backdrop di forum itu mendukung ”amanat” tadi : ”Forum Demokrasi Seniman Jakarta”. Biayanya Rp 50 juta, bantuan Gubernur DKI. Absen peserta menunjukkan lebih 400 orang pada hari pertama, ya enggak.

Tak hanya itu. Sidang pun dibuka Kadis Budaya & Museum DKI, Nurhadi Sastrapraja, mewakili Gubernur, 30 Juli 2002. Artinya, MSJ bukan sejenis rapat gelap. Ia sebuah aktivitas resmi, baik ditilik dari segi moral maupun legalitas.  Meskipun, ketika rapat memasuki materi, ndilalah, floor meminta panitia yang memimpin rapat segera turun. Ia dipaksa menyerahkan pimpinan rapat kepada orang yang dipilih floor. Terpilihlah lima orang peserta. Di antaranya Franky Sahilatua. Agenda floor yang sudah ditetapkan Panitia, juncto anggota AJ tadi, segera berlangsung.  Mulai dari pemandangan umum -- di mana AJ dikritik kesalahan dan KKNnya – hingga pengesahan Tatib. Sementara, Pengurus DKJ Demisioner kabur entah ke mana.

Esoknya, 31 Juli 2002, pemimpin rapat pilihan floor itu melanjutkan sidang. Peserta dibagi tiga : Komisi A, Komisi B, dan Komisi C. Sekali lagi, bahan Sidang Komisi itu dibuat Panitia, juncto anggota AJ tadi. Peserta bebas memilih Komisi A, B, atau C. Saya sendiri di Komisi A. Prorata, tiap komisi terdiri dari lebih 100 peserta. Komisi A memilih Rahman Yakob sebagai ketua sidang, saya sekretarisnya.

Agenda Komisi A membahas AD/ART dan hubungan kelembagaan PKJ-TIM. Yakni: (i) PKJ-TIM, (ii) AJ, (iii) DKJ, (iv) BP-TIM, (v) YKJ, dan (vi) IKJ. Bukan main. Enam lembaga sekaligus, masing-masing memiliki Peraturan Dasar. Jagoan dan konsultan manajemen saja bisa mengeluh. Toh, jerih payah kami itu masih juga dicurangi: Bahan sidang raib. Tak seorang pun yang bisa dimintai penggantinya.

Sehingga sidangpun berlangsung tanpa panduan ”resmi”. Dan  automaticly Pemandangan Umum jadi bahan. Untung peserta banyak paham lekuk-takik AJ, yang diantaranya membawa kajian tentang PKJ-TIM, seperti Bung Dedy Lutan. Total jenderal opini peserta: AJ-lah biang kerok kerusakan PKJ-TIM! Usut punya usut, di PAH idem ditto: AJ ternyata tak punya nilai tambah bagi PKJ maupun senimannya! Berkuasa, dan makan gaji, tapi tak mampu bertanggung jawab. Floor menyatakan AJ adalah kursi para narsis -- cinta nama besar dan keharuman, ingin dipuja seumur hidup kayak king of king zaman Caligula tapi tidak untuk bertanggung jawab. Karena itu, rekomendasi Komisi A: ”Hapuskan biang keroknya dulu. Baru PKJ-TIM hidup normal!”.

Selanjutnya, hasil Komisi A, B, dan C dibawa ke Pleno. Floor memilih Anggota PAH untuk mensistematika hasil komisi-komisi MSJ, sbb: Ketua Ahmadun Y. Herfanda, Wakil Ketua Franky Sahilatua, saya sekretaris, dibantu 14 Anggota PAH.

Selesai Laporan Sidang Komisi di Pleno, peserta terbagi dalam enam Sidang Komite: (i) Sastera, (ii) Teater, (ii) Seni Rupa, (iv) Tari, (v) Musik, (vi) Film. Sidang Komite memilih lima orang calon pengurus untuk dikukuhkan Pleno. Komite yang tak mampu merampungkan pemilihan, diserahkan ke Pleno untuk divoting. Komite Sastera dan Teater mengalami deadlock. Meskipun, cuma Komite Teater yang menyerahkan masalahnya kepada Pleno untuk divoting – yang kalah, setelah sempat melakukan happening-art, mengamuk,  lalu walk-out.

Inilah persoalan kita. Nama-nama besar itu, rupanya tak paham resiko demokrasi. Mereka menganggap, punya nama besar otomatis akan dipilih peserta. Padahal, demokrasi tak semata persoalan karya. Bahkan, meniadakan hal tersebut. Demokrasi hanya mengenal one-man-one-vote. Bila kita ingin terpilih, ya bekerja. Ya, bekerja! Kampanye, mengumpulkan suara, ”kasak-kusuk”, pasang strategi. Jangan orang lain bekerja, Anda molor, bermimpi, bangun tidur terus dapat kursi gratisan.

***

Discourse makhluk apa itu one-man-one-vote terjadi di Pemandangan Umum: “Yang mau dipilih itu mewakili karya seni atau mewakili seniman?”. Kalau mewakili karya seni, tak layak divoting, tak perlu demokrasi segala. Silogismenya, andai Affandi hidup dan ikut di MSJ, ia pasti teratas. Tapi, siapa yang bertugas dan layak menyatakan bahwa karya seni yang satu lebih unggul dari karya seni lainnya? Bahwa, karya Affandi lebih unggul daripada karya Hardi, misalnya? Sehingga, Affandi lebih berhak duduk di situ dibandingkan Hardi? (Penyebutan nama ini sekedar contoh. Pernyataan Rendra di Kompas, bahwa Hardi ‘godfather’ MSJ salah besar. Tapi, ini persoalan lain).

Selain mengarah pelanggaran HAM, paradigma ‘’nama besar” itu bukan tujuan peserta. Mereka ingin berdemokrasi, mencontoh ‘’ideologi” Mochtar Pabottingi, Ignas Kleiden, Safi’i Ma’arif, dan tokoh-tokoh besar lainnya. Itu saja. One-man-one-vote. Mewakili aspirasi seniman secara demokratis.

Sekali lagi mewakili aspirasi seniman secara demokratis. Praktis, ilmunya pun pindah dari Ilmu Seni yang bohemian ke Ilmu Organisasi yang rigid dan bookist. Begitu demokrasi masuk, tak relevan lagi nama besar seni. Sama halnya dengan tak relevannya menanyakan keunggulan intelektual Presiden Megawati Soekano Putri yang kadung dipercaya rakyat, lewat Pemilu. Kalaupun ia bodoh, itulah pilihan rakyat. Dalam halnya DKJ-MSJ, ya pilihan para seniman. Yang penting, ia melaksanakan amanat rakyatnya dengan baik dan bertanggung jawab, demokratis, tidak korup, dan sesuai aturan main. Begitu resiko demokrasi.

One-man-one-vote juga mendatangkan resiko terpilihnya ”preman”, ”radikalis”, sebagaimana tuduhan ”resmi” AJ kepada MSJ. Itu, yang saya dapat dari pembicaraan kami dengan Goenawan Mohamad di Teater Utan Kayu (TUK), bulan lalu. Wow, lengkap sudah anugerah stigma yang ditimpakan kepada DKJ-MSJ: Anak Zinah, Preman, Radikalis!

Stigma itu fitnah keji. Boong besar. Mosok di zaman reformasi begini ada radikalis? Seperti apa tampangnya? Saya persen Rp 20 Juta kalau ada Anggota AJ, atau siapapun, yang mampu secara terminologis maupun forensik menemukan radikalis di MSJ.  Preman? Harus kami akui, ada di antara kami yang anak buahnya Tomy Winata. Ya, ada satu ekor dari 30 orang. Toh, secara akademik, αlpha-nya tak signifikan.

Kalau berbau politik, ya. Franky itu contohnya. Pada 1999 ia calon jadi nomor tiga Anggota DPR dari PDIP Jawa Barat yang kursinya kini dipakai Cornelis Lay, karena Franky emoh berpolitik. Rahman Yakob, Ketua DPP GPK PPP adalah Caleg PPP yang baik, dosen IKJ. Ahmadun Y. Herfanda adalah Ketua Departemen Budaya DPW PAN DKI Jakarta, dan saya sendiri Ketua Komisi Ekuin DPW PAN DKI Jakarta sekaligus pengurus DPP Pemuda Muhammadiyah. Sukarji Sriman, dosen IKJ. He he he, remannya hilang kan?

Selain itu, yang tak kalah mendasarnya,  apa juga haram hukumnya bila seseorang berpolitik sekaligus berkesenian? Pramoedia Anantatoer “terlibat” di Lekra, Goenawan Mohamad di Manikebu, atau Ratna Sarumpaet di Mara? Lagipula, seperti kata Saut, si anak zinah itu: “Sudah masanya seni untuk seni diubah menjadi seni untuk kemanusian, human dignity”.  

***

Dua pekan PAH bekerja untuk menyelesaikan konstitusi PKJ-TIM. Dan hasilnya, kami tetap mempertahankan keberadaan AJ. Tapi, dalam bentuk demokratis dan punya tanggung jawab. Agar hasil PAH itu tak dimanipulasi, kami daftarkan di notaris. Kami menilai, Peraturan Dasar PKJ lama yang kami amandemen itu sudah tak layak lagi dioperasikan di era reformasi.  Coba saja analisis secara benar bagaimana lini komando yang ada di antara lembaga-lembaga yang ada di sana.

Sepekan kemudian, 30 anggota DKJ-MSJ memilih pengurus DKJ-MSJ secara voting – terbanyak Franky Sahilatua, selisih satu suara dari Rahman Yakob. Lebih lengkapnya: Ketua Umum Franky Sahilatua, Wakil Ketua Rahman Yakob, Sekretaris Umum Sukarji Sriman, Bendahara Umum Ahmadun. Belakangan Rahman Yakob mengundurkan diri sehingga tinggal 29 orang.

Sekarang, bagian mana sebenarnya yang dipersoalkan AJ dari DKJ-MSJ? Dari deskripsi itu, justru dua oknum AJ yang ”berzinah”. Dari hasil perzinahan itu lahirlah MSJ.  Pertanyaannya, adakah cukup fair dosa-dosa orangtua dipikulkan kepada sang anak?

Pun tidak fair perseteruan kubu Ramadhan dengan kubu Hardi di zaman baheula digunakan sebagai paradigma memandang MSJ, yang melahirkan stigma sendiri untuk melabelling MSJ yang tak tahu-menahu, sebab MSJ tidak di bawah titah Hardi, juga jauh panggang dari titah  Ramadhan ataupun anggota AJ lainnya.

***

Hasil bahasan MSJ, AJ direkomendasi dihapus saja. Alasannya, lembaga itu sudah tak berfungsi, jadi trouble makers pula. Keanggotaan seumur hidup AJ adalah topik kritis stadium tiga di kongres itu. Soalnya ketika itu, yang sehat untuk sekadar tegak saja cuma Ramadhan dan Iravati. Lainnya sudah mangkat, pikun, tak aktif karena uzur, atau ogah ngurusi TIM. Maka, tak layak lagi kita menanyakan kinerja AJ atas kerusakan TIM dan seni-budaya Jakarta pada umumnya.

Belakangan muncul Mochtar Pabottinggi, Ignas Kleiden, Safi’i Ma’arif, Koesnadi Hardjasumantri, dst, direkrut secara personal approach versi KKN dua oknum anggota AJ. Siapa mereka? Mewakili siapa? Karya seni atau seniman? Untuk apa mereka di situ? Seniman tidak, berkarya seni tidak, kenal TIM juga tidak, apa yang mau mereka lakukan? Memajukan demokrasi dan kebudayaan seniman, dan memperbaiki PKJ-TIM (sic?).

Menurut MSJ, mereka diperalat Ramadhan untuk membunuh MSJ. Maka MSJ menggugat dasar pembentukan AJ baru yang didasari moral hazard itu. Secara hukum, adagium praktikumnya menggunakan UU 5/1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah yang otoriter sehingga bisa main tunjuk secara KKN.

UU ini sudah mati tahun 1998, diganti UU 22/1999 dan 25/1999 tentang Pemda. Khusus Jakarta, dilengkapi UU 34/2000 tentang Pemerintahan Daerah Khusus Ibukota. Ketiga UU itu tak mengenal main tunjuk gaya KKN seperti tadi untuk soal yang menyangkut pengelolaan publik. Contoh, program desa ada Dewan Kelurahan, di tingkat kota ada Dewan Kota, di wilayah sekolah dasar pun ada Komite Sekolah. Karakteristik dewan-dewan itu adalah keterwakilan masyarakat berciri bottom-up dari Propenas, supaya tak ada lagi yang main tunjuk sekaligus upaya bangsa untuk memberantas KKN, termasuk KKN yang ditenggarai merajalela di PKJ-TIM selama ini, kini tercermin pula pada sistem rekruitment tadi.

Tokoh sekaliber Sutiyoso pasti sangat paham. Bahwa, Program Pemkot wajib di-assesment dengan prosedur itu, belakangan mengacu  PP 101/2002 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Jadi, AJ maupun DKJ akan kesulitan membuat program sesuai mekanisme financing Pemda DKI karena berstatus dana publik yang tunduk di bawah atauran main tadi. Dan itu disebabkan legitimasi pengelolanya yang direkrut secara KKN. Duit itu duit rakyat. Bukan punya AJ maupun DKJ, juga bukan punya Bang Yos.

Dus, Prof. Koesnadi, yang dipercaya menjadi Ketua AJ sekarang, harus buka kitab hukum lagi untuk membersihkan KKN dalam manajemen PKJ-TIM kalau benar-benar tulus mengabdikan diri sepanjang hayat kepada seniman. Dan, patut dicatat, amandemen atas enam Peraturan Dasar PKJ-TIM hasil MSJ, sudah disesuaikan dengan UU, subtansi azas praktik demokrasi, good & corporate governance, dan manajemen modern.

MSJ berpendapat, AJ sekarang ini masih a la Orba, unusual behavior institution, cacat hukum, cacat norma, cacat aksiologis. Mari kita simak benar-tidaknya. Pertanyaan pokok yang harus dijawab: AJ itu badan eksekutif (tanfidziah) atau bukan (syuriah)? Organizing Committee atau Steering Committee? Organisasi tahta atau bukan? Atau cuma sekumpulan orang upahan Pemda DKI?

Penelitian PAH-MSJ atas Peraturan Dasar AJ yang belum diamandemen menunjukkan bahwa AJ adalah organisasi yang memiliki tanggung jawab organisatoris-manajeris ketiga-tiganya, yang mau-tak-mau punya manajemen sebagai alat bertanggung jawab.

Pertama, AJ di situ bertugas sebagai penasehat Gubernur DKI Jakarta dalam menetapkan kebijakan seni budaya di Jakarta secara hubungan legal-formal. Itu menunjukkan AJ bertanggung jawab atas semua kesalahan Pemda DKI atas pengelolalaan PKJ-TIM, plus kebijakan seni budaya di seantero Jakarta. Jika pasal–pasal Peraturan Dasar AJ yang belum diamandemen itu digunakan, maka semua kesalahan pengelolaan TIM selama ini adalah kesalahan AJ.

Kedua, AJ bertugas menunjuk DKJ dan derivatnya. Posisi DKJ adalah pelaksana program AJ dalam bentuk pikiran-pikiran dasar, sedangkan teknis dikerjakan BP-TIM. Dengan demikian, AJ memiliki tanggung jawab atas tindakan-tindakan DKJ, dan secara Proses Analisis Hirarki (AHP) pun, semua kesalahan DKJ adalah kesalahan AJ. Dari situ jelas Peraturan Dasar AJ menunjukkan bahwa AJ punya fungsi dan tugas pokok primer. Kalau ada fungsi dan tugas pokok primer, maka ada tanggung jawab, berarti ada mekanisme, praktis ada batasan tanggung jawab tadi dalam pelaksanaan tanggung jawab itu secara terukur.

Kasusnya di alam nyata PKJ-TIM selama ini, sebelum keanggotaan AJ digenapi, fungsi dan tugas pokok itu tak dapat dilaksanakan AJ, karena anggota yang aktif tinggal dua, Ramadhan dan Iravati Soediarso. Dimintai tanggung jawab pun, bak mengadili kasus KKN Soeharto yang akhirnya “terpaksa” dideponir.

Sementara penyimpangan dana dan kesalahan fatal cukup gamblang dalam pengelolaan PKJ-TIM sedasa warsa terakhir. Bahkan, Dana Abadi Rp 5 miliar (yang kini, setelah memperhitungkan nilai dollar atas rupiah, setara dengan Rp 30 miliar) yang dikelola YKJ pun ikut raib. Maka jika MSJ “berkuasa”, PKJ-TIM akan diaudit menyeluruh. Rekomendasi itu membuat AJ, YKJ, dan Pengurus Lama, plus Pejabat Pemda DKI takut dan kegerahan: MSJ berubah jadi momok koruptor PKJ-TIM. Alhasil, wajib buru-buru dihentikan, namanya pun perlu diubah menjadi: Radikalis, Anak Zinah, dan Preman. Bukan main.

***

Karena ada fungsi dan tugas pokok itu, mustahil keanggotaan AJ bisa dibuat seumur hidup. Secara Ilmu Manajemen dan Ilmu Organisasi, tanggung jawab diberikan secara terukur agar pemangku tanggung jawab mampu melaksanakan tanggung jawabnya itu. Batasan usia merupakan syarat dasar batasan kemampuan bertanggung jawab manusia yang langsung datang dari Tuhan. Jadi, keanggotaan AJ baru bisa dibuat seumur hidup atau seumur dunia dengan syarat tak ada fungsi dan tugas pokok yang menyebabkan mereka harus bertanggung jawab sejauh publik tak menanggung resiko tindakannya.

Jika pilihan itu diambil, maka kewenangan yang membentuk lini komando AJ – DKJ – PKJ – BP-TIM - YKJ – IKJ, dst itu tak boleh ada. Termasuk mengabsah DKJ, memilah sahih dan tak sahih dalam kasus MSJ, memberi nasehat secara legal formal kepada Pemda DKI Jakarta, dst. Status mereka cukup semacam penasehat spritual yang tak dihubungkan aspek legal, terutama akibat perilakunya tak boleh ditanggung publik. Atau, kalau masih ngotot jua, bahwa AJ itu sekadar kursi kemuliaan yang tak berhubungan dengan resiko publik, kenapa penghormatan itu tak diperingkas saja? Misalnya, lewat awards. Katakanlah PKJ Award.

Sejauh itu, toh tak satupun di bumi pertiwi ini yang menjelaskan secara terbuka Akademi Perancis mana, yang konon menjadi prototipe AJ selama ini, yang dimaksud. Apa era Bubble Market (1778)? Atau French Academy (1635) cq Hanover College? Lalu, siapa pemimpinnya? Bagaimana mekanismenya? Manajemennya? SDM dan hubungan antar-kelembagaannya? Donasinya? Tak ada yang tahu, kecuali sebuah nama kayak dongeng ibuku dini hari. Atau, sama kasusnya dengan Jailangkung. Orang se-Jawa tahu, tapi tak seorang pun yang pernah ketemu mahluk tersebut. Erwin Ernada (Rexinema),  bisa jadi lebih pintar. Ia tak hanya bikin film Jailangkung, yang dikarang sendiri dan  di’baptis’ sendiri jadi kebenaran. Tapi, juga ... dapat duit.

***

Masalah muncul begitu AJ dikukuhkan secara legalitas formal untuk menggunakan kekuasaan Pemda DKI cq wewenang Gubernur DKI, cq UU 22/1999 juncto 25/1999 juncto UU 134/2000 dan sejumlah Perda. Perspektif ketiga UU itu, status AJ dan derivatnya itu sama dengan dewan keterwakilan masyarakat dalam pengelolaan wilayah publik, seperti Dewan Kelurahan, Dewan Kota, atau Komite Sekolah pada Dinas P & P Pemda DKI.

Tapi jika PKJ-TIM bukan wilayah publik, maka status AJ, dan derivatnya di situ adalah kontraktor, konsultan, atau lembaga assesment Pemda DKI yang harus memenuhi persyaratan usaha kontraktor, konsultan, maupun lembaga assesment sesuai Perda Kategori D.

Jika AJ dan derivatnya bukan kontraktor, bukan badan konsultan, bukan pula badan assesment, tapi lembaga yang beroleh kewenangan mengelola wilayah publik dari Pemda DKI, maka eksistensinya wajib memenuhi proses prosedural UU 22, 25, 34 berikut derivatnya karena ia diberikan kekuasaan untuk menggunakan wewenang penguasa mengelola asset publik. Jadi substansi UU itu mempermasalahkan bentuk hubungan para sipil dengan birokrasi pemerintah selaku penguasa dalam paradigma bottom-up. Ini yang membedakan hubungan PKJ-TIM dan derivatnya dengan Pemda DKI, dulu dan sekarang.

Semasa Orba dipakai UU 5/1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah: Gubernur adalah administratur tunggal sekaligus penguasa tunggal yang hanya bertanggungjawab kepada presiden, sehingga bisa semau-mau gue, termasuk ber-KKN dalam pengelolaan PKJ-TIM. Sedangkan DPRD cuma semacam lembaga mitra yang berfungsi sebagai badan assement tanpa daya.

UU 22, 25, 34 membalik semua paradigma itu menjadi perspektif civil society prototipe kedua paska Revolusi Perancis. DPRD diberi kekuasaan mengusul pemecatan gubernur, mengawasi eksekutif, dan lima orang anggota DPRD sahih mengusulkan Perda PKJ-TIM -- yang diperjuangkan MSJ agar PKJ-TIM mandiri sebagai oganisasi otonom murni publik, dipimpin pejabat publik, diawasi publik, didanai publik, kemudian berjuang  di DPRD untuk mencapai satu persen alokasi dana PAD APBD DKI –- agar tak terusssss Rp 300 juta operasional per tahun seperti selama ini.

Congratulation ya kalna’al habuka, kemarin Sutiyoso bilang sudah naik jadi Rp 14 miliar operasional (di luar investasi) untuk 2003. Pantas saja ada oknum AJ yang ngotot. Tapi, nanti dulu: Investasi 2001/02, kata Sutiyoso, Rp 23 miliar.  Sementara, di angka penggunaan APBD cuma Rp 20,9 miliar.  Kemana yang Rp 2,1 miliar? Sutiyoso harus mengusut ini karena, bisa jadi, melanggar UU Anti Korupsi.

***

Akibat ketiga UU tadi, maka siapapun yang di AJ dan derivatnya, wajib memenuhi unsur keterwakilan publik dalam mekanisme bottom-up yang diwajibkan UU itu, alias dilarang main tunjuk a la KKN. Musyawarah adalah mekanisme yang dianjurkan, karena wajib hukumnya menurut Konstitusi Negara RI yang sudah empat kali diamandemen itu.

Praktikum dua oknum AJ berkaitan dengan MSJ dan kelanjutannya  menabrak ketiga UU tadi, berikut sejumlah Perda turunannya. Terutama, tatkala mengganti Anggota AJ dan DKJ yang dilegitimasi UU tadi oleh Gubernur DKI. Ramadhan, misalnya, hanya menanyai bersedia tidaknya seorang calon yang ditunjuknya, kemudian mem-blow-up-nya di koran Kompas. Dan, blup, jadilah mereka Anggota AJ.  Begitu pula halnya dengan pembentukan DKJ-AJ. Sesuka dia, lalu dibawa ke Pleno AJ, jadilah mereka anggota DKJ.

Cara-cara jadi-jadian begitu tak ditemukan dalam kiat disiplin Ilmu Organisasi Modern, Ilmu Manajemen Modern, Ilmu Administrasi Publik yang good governance alias algemene  beginselen van behoorlijk bestuur yang lagi ngetop, kecuali Ilmu Negara versi Niccholo Machiavelli dan kiat fatsoen politik Orba. Maka ketika sederet nama orang besar AJ muncul secara unusual behavior of act, Saut, si Anak Zinah itu, bertanya: “Mereka itu siapa? Mau mewakili karakteristik publik yang mana? Mau apa? Bekerja untuk publik yang mana? Atas dasar hukum apa?”

Sekonyong-konyong mereka beroleh kaveling konsesi seumur hidup di situ. Sekonyong-konyong yang bukan seniman itu wajib mengurusi seniman sepanjang hayatnya walau tak tahu apa-apa. Sekonyong-konyong berkuasa atas daulat rakyat seniman antah-barantah. Sekonyong-konyong mencampuri urusan seniman tanpa referensi kerja seniman. Sekonyong-konyong jadi god father-nya seniman walau tak kenal anak buahnya. Sekonyong-konyong lebih tahu seluk-beluk seniman walau tak paham apa-apa. Yang meresahkan, sekonyong-konyong rabun undang-undang, rabun fenomena masyarakat, alergi musyawarah, dari yang tadinya hebat-hebat dalam teori dan praktek Ilmu Masyarakat.

Seniman prodemokrasi dan reformasi di TIM, tadinya lega atas kehadiran para alien: “O, bukan seniman, but, monggo mawon buddy, agar seniman bisa belajar demokrasinya Cicero a la  Amien Rais!” Sebab, demokrasi tanpa hukum menurut Jean Bodin, tak lebih dari rentetan anarkis. Namun, kalau semua peraturan perundangan itu ditabrak, apa lagi yang tersisa dari kita? “Najis!”, kata si Saut, terperanjat (Arus, Maret 2003).