Kotak Pandora Madani

(Bagian I)

Djoko Edhi S Abdurrahman[1]

Saya tak tahu amanat umat yang bernama Madani itu berada di mana saat ini. Tapi saya tahu siapa yang wajib ditanyai jika Antum perlu mencari yang bertanggungjawab menghilangkannya.

Hal itu, karena saya melakukan pencatatan a la tasyri cukup bernas untuk menggenapi hasil-hasil penelitian saya bersama JMC Research terhadap gerakan “mahasiswa demonstran”, saya muat di Majalah Forum dan Gatra saat Jakarta dibakar, ditembaki, dijarah, diperkosa, dst: kini kian absurd. Coba Antum tanya Madani itu kepada Amien Rais, ia taruh di mana barang itu kini?

Risalah ini bukan revance atas pe-recall-an saya dari DPR oleh Amien Rais (karena saya menolak mencabut Hak Angket Skandal KKN Kredit Macet Bank Mandiri yang berjumlah Rp 20,1 triliun yang mau di-write-off oleh ECW Neloe itu – ah, pakai beleid lain, recall saja penghulunya, otomatis batal hak angket itu: via Kunker Mesir dengan dakwaan membikin Abi Nuwas Qonun. By design dari obligor & kawan-kawan, recall itu mulus. Toh, saya ikhlas, karena uang rakyat di Bank Mandiri itu gagal dirampok, Neloe masuk bui, dan perjudian terkubur rapi jali lebih dari yang saya pikirkan).

Menulis Madani kini, semata permintaan Usman Hamid, bosnya Kontras, karena ia antar dengan SMS yang merangsang libido ilahiah saya; karena saat ini, Allah yang laisa-kamislihi-saiun itu, tak hadir di ruang publik; padahal sangat berhubungan dengan frasa Madani yang, pemilik hak patennya – Muhammad SAW -- sedang coba dibajak oleh banyak orang untuk sekadar mewarnai kreativitas gaya hidup anyar dari demokrasi anyar.

Suatu magrib di Balai Rakyat Matraman, di base camp saya di sebelah kampus Universitas Islam Jakarta (UIJ), frasa Madani tadi diulang-ulang oleh para Korlap Demo FKSMJ (Forum Komunikasi Senat Mahasiswa Jakarta), KAMURRI (Kesatuan Mahasiswa Untuk Reformasi Republik Indonesia), dan FORKOT (Forum Kota) -- yang bekerja sebagai peneliti saya, usai bulan-bulan ganas anarkis yang lalu melengser rezim Soeharto, 1998, dan yang telah membuat bidang usaha riset saya itu bangkrut.

Lebih semusim monsoon di Madura sejak Reformasi, Madani beroleh curah tuma’ninah anak-anak muda itu, berupa penjelajahan etimologis – epistimologis -- aksiologis – dan ontologis, konfirmasi kritis antrop a la usthurah Muhammad Arkoen, disertai emosi ilahiah yang tengah mencari format kekinian keindahan Rasulullah.

Assesment mereka serius. Dilakukan via ilmu sejarah dan filosofi madiniyyah hingga asal-wal-usul argu khilafat Shi’at ketika menolak Abu Bakar menjadi khalif karena dinilai tak mewakili ahklak.

Para “mahasiswa demonstran” itu, sebagian besar ialah peneliti pemula, merupakan aktivis FKSMJ, mahasiswa Cipayung, kelompok Usro’ dari UI, IKIP Jakarta, IAIN, KAMMI, IPB, dst. Jauh hari, mereka telah terlibat dalam proyek penelitian saya, dengan upah kecil, yang lalu dihabiskannya untuk ongkos menuju demo sejak Orba hingga Reformasi.

Manajemen mengambil beleid agar mereka mampu mendulang pengetahuan tentang detil data, metodologi, teknik analisis, subtansi kegiatan ilmiah riset -- dan yang tidak -- untuk keperluan pragmatis. Subtansi  pemahaman detil “apa” yang diteoremakan sebagai “development” dalam postulat Orba yang, alergi komunis dan sayap radikal Islam Indonesia demi sakralitas konstusi dalam rangka menjaga status quo.

Tak mudah memahami pembangunan negara Orba. Sebaliknya, argu pemahaman detil Trilogi Pembangunan Nasional dalam data processing, nyatanya berfungsi efektif mencuci otak “mahasiswa demonstran” dalam  mengakselerasi proses metamorfosisnya untuk membiak jadi “kader parlemen jalanan yang sangat militan”,  justru setelah memahami masalah dengan baik.

Fakta pula, mereka pengusung frasa Madani. Belakangan, anak-anak muda itu dijuluk ordo sejarah: Angkatan 98. Kiranya jelas korelasi eksistensial Angkatan 98 dengan gerakan Madani, dan siapa Angkatan 98.

Mereka seolah merujuk naskah film SAYMEI yang saya tulis, akronim: “Saya Di Bulan Mei” – menutur tentang Tionghoa yang dibunuh dan diperkosa secara biadab yang juga tak mampu kita bela. Jadi, frasa Madani dalam waktu singkat  berubah menjadi idiom Anti Biadab.

Idiom, adalah bentuk akhir kesempurnaan digjaya simbol komunikasi verbal manusia yang tak butuh presentasi detil. Di rezim awal reformasi, Madani sudah generik. Tak peduli agama apa pun saat itu, nyaris semua lapis publik mengkonsumsi Madani sebagai icon kegenitan politik. Sebuah identitas.

Madani jadi mode, motoris, mencapai zona elit publikasi pasar tingkat branded, juga dipicu mayat si Musa dan Elang Permana Cs yang tak mampu kita bela. Madani, tak lagi sekadar komunikasi merek produk yang harus dipajang. Luar biasa!

Arti Madani sama dengan madiniyyah ialah beradab. Rasulullah mengambil kata itu untuk mengganti nama kota Yatsrib menjadi Madinah. Artinya “kota yang beradab”, ialah ketika Rasullullah memberlakukan prinsip kepemimpinannya berdasarkan Trisila Piagam Madinah (Madani Makki): (i) Ukhuwwah Islamiyyah, (ii) Ukhuwwah Bashoriyyah, (iii) Ukhuwwah Wathoniyyah. Yaitu, kerukunan hubungan Muslim – Muslim, Muslim – NonMuslim, Muslim – Asing dalam terminologi “rahmatan lil ‘alamin” wahyu Madinah. Sebuah sistem pemerintahan.

Sebelumnya, kota-kota itu berada dalam suasana jahiliah, jahat, bengis, tak beradab. Dengan momentum Piagam Madinah, Rasulullah mengubah kota biadab Yatsrib menjadi kota beradab, kota dengan satu adab, kota dengan kepemimpinan berkepastian hukum.

Di Mesjid Cut Mutiah, Cikini, yang diabsah Majelis Subuh adalah Madani Nabawi. Dalam gerakan Rasulullah, Madani Nabawi ditandai dengan peletakan pedang kembar sebagai simbol Islam (selaku ad-daulah), dengan perintah utama pembersihan musrik (internal).  

SAYMEI adalah deskripsi saya tentang perjalanan Angkatan 98 di kota Jakarta yang tak beradab, ibukota yang memanggang hidup-hidup ribuan warga negaranya dengan alasan politik. Icon Madani berkembangbiak sejak tragedi panggang-memanggang itu, merupakan gerakan filosofi paradoksal di puncak peristiwa langsernya Pak Harto dari kursi kepresidenan 21 Mei 1998.

Jadi, terminologi Madani tak cukup sekedar praktikum mengganti penguasa dan berkuasa. Dengan lain kata, tujuan reformasi yang mekanik itu, secara filosofis telah diubah oleh aspek isoterik Madani, yaitu untuk menciptakan negara yang bukan saja manusiawi, tapi juga bermoral ilahiah kerasulan, sehingga mampu melindungi warga negara dari anasir kebiadaban sebagaimana dilakukan Rasulullah di Yatsrib.

Sillogismenya: tak ada pekerjaan yang mampu kita sukseskan tanpa ridho Tuhan, telah hidup di semua keyakinan agama. Bisa saja kita tambahkan, bukan saja bi-adab, tapi multi-adab -- apapun lah namanya -- ialah aspek yang memusnahkan kepastian hukum di mana kita dikembalikan ke zaman jahiliah.

Nyaris di semua kota, dalam mindset masyarakat Indonesia saat itu, menunjukkan fenomena hidupnya aspirasi yang menghendaki terwujudnya replika kepemimpinan Madani Rasulullah di tanah pertiwi sebagai tujuan utama dan aplikasi aksi reformasi.

Sangat reasonable dan romantis, semakin kuat dan lebih kuat, berkat kecemasan terkooptasinya kejiwaan negara oleh anasir Barat yang ketika itu – mau-tak-mau – IMF telah tampil sebagai pahlawan yang bermoral di televisi kita.

Saya adalah bagian publik yang geram, karena dari 79 negara yang dibantu IMF dalam catatan Sach, Kepala Studi Pembangunan Universitas Harvard, 43 negara di antaranya malah tambah rudin. Padahal domino effect, berasal dari metode Klasik Baru II yang sama. Masalahnya, hotkey untuk menolak bencana emisi rezim Ekspektasi Rasional itu, IMF juga tak tahu, meraba-raba, sementara kita jadi kelinci percobaan yang saling bunuh di antara persaingan politik luar negeri Partai Republikein -- yang mengajukan CBS (Currency Board System) versus  Bandwidth System yang dijagokan Partai Demokrat didukung jaringan Mafia Berkeley. Konyolnya, salah pilih pula, berakibat amburadul berkepanjangan hingga kini.

Pengembangan paradigma Madani sampai ke resiko itu. Karenanya, by design demi Madani, ditetapkan Ketua Umum PBNU, yaitu Abdurrahman Wahid sebagai presiden. Dan, Ketua Umum Muhammadiyah Amien Rais  Ketua MPR-nya. Secara normal, yang berhak duduk di kursi RI-I adalah PDIP, selaku pemenang Pemilu. Sedangkan di MPR, adalah Golkar selaku runner-up-nya.

Kepada kedua orang itu umat menitip Madani, ialah cita-cita  mengkolase replika kepemimpinan Rasulullah. Tak kunjung kesempatan emas seperti itu diberikan Allah sepanjang sejarah Indonesia -- NKRI diserahkan kepada NU dan Muhammadiyah -- termasuk di zaman Masyumi Natsir yang menyorongkan Syari’ah Historis secara menakutkan dalam Piagam Jakarta.

Majelis Subuh mengabsah Madani sebagai inti gerakan reformasi, tapi saya tak mudheng siapa yang duluan melakukan mutasi sosiologisnya: Angkatan 98 atau Nurcholis Madjid, Deliar Noer, Amien Rais, atau Gus Dur, etct? Yang pasti, Allah mendengar hasrat bangsa – yang 94 persen Muslim, terbesar di dunia – untuk membangun Indonesia beradab, mengkolase kebaikan Madani, asal Antum kuat ujiannya.

Majelis Subuh kemudian membentuk Islam Poros Tengah untuk melindungi Madani, dan memberikan perlawanan ketika coba diganjal PDIP-nya Amien Azis.

Dan, godaan pun tiba. Masuk tahun ketiga, Gus Dur -- yang cuma punya empat indera – itu, telah dadak sontak menjadi birokrat nomor satu, mulai menuai dramaturgi mis-management Rp 30 miliar cash-in Bulog.

He he he, alit banget nominalnya dibandingkan ratusan triliun rupiah jarahan Orba, atau gondolan bandit bankir BLBI yang diperas Jaksa Oerip CS, maupun dibanding kedudukan Gus Dur selaku Presiden RI. Soalnya lanjut: “Mau tidak, Amien Rais membantu Gus Dur demi Madani?”

Layaknya, demi amanat umat tadi, hukumnya wajib bagi Amien Rais membantu Gus Dur: “bagaimana upaya mendeponir kasus itu, tentu saja dalam koridor opsi ushul fiqh agar Madani tak terbunuh”.

Bantuan macam itu tak sulit di tingkat moral politik Senayan yang tengah mencari format etika, karena saban hari belajar dusta dan 86 berkat kondisi out of control akibat kelebihan power (legislative heavy).

Sampai di scene ini, meski atas nama Rasulullah dan sesama Sunni, saya tak yakin NU dan Muhammadiyah bisa bekerjasama. Sebab, sejarah belum pernah mencatat sukses kerja sama seperti itu, terhitung sejak tragedi Komite Hejaz tahun 1925 yang dipimpin KH Achmad Dahlan (dedengkot Muhammadiyah) dan KH Hasyim Asy’ari (dedengkot NU).

Yaitu, proyek penyampaian proposal kepada kandidat Amirul Mukminin, Raja Saudi, King Ibnu Saud -- kandidat Putera Mahkota Khilafat Islam versi Dewan Mahkamah Agung Islam terakhir (1924) -- ialah kakek King Abdullah kini, agar Khalif tak mengubah fatwa untuk Islam Hindia Belanda.

Namun yang terbit kelak, fatwa yang menganakemaskan Wahabi,  tamat ketika proyek Khilafat Islam itu dikubur sendiri oleh Ibnu Saud atas desakan Détente, sekutu pemenang Perang Balkan (PD-I) atas Entente (Ostmany + Jerman) yang disanksi dengan Traktat Versailles yang sangat merugikan Entente; yang membuat Hitler mengganyang habis Yahudi, sang arsitek Versailles itu.

Merasa diperlakukan tak adil, dimulai dengan perseteruan Wahabiyah versus Asy’ariyah, Hasyim Asy’ari ke luar dari “sekoci bersama” bernama Muhammadiyah itu, dan mendirikan NU tahun 1926. Sampai kini tetap talak tiga.

Merujuk sejarah itu, dialektis yang dilakon Amien Rais ternyata cocok mujid-nya, ‘illat versus ma’lul,  ba’its versus mujib, maka as-sababiyyah-nya pun bukan membantu Gus Dur. Tapi sebaliknya, ia dulang opportunity dengan cara mengubah kondisi kritis Gus Dur menjadi blessing indisguise untuk kepentingan politiknya dan menghasilkan duet Amien Rais (Capres) – Susilo Bambang Yudhoyono (Cawapres) yang bubar dengan alasan remeh temeh (Rasulullah dilawan, sic!).

Kedengkian terbawa dari sononya pula. Sebab, saya tak menemukan proses islah. Jadi, Bulog Gate, dramaturgi mis-management Rp 30 miliar itu bukan didesain ke deponeering litigasi yang tersedia dalam opsi-opsi qawa’id ushul - qawa’id fiqh, dan instrumen hukum positif guna memenuhi amanat Madani.

Melainkan ke ranah pembantaian, di-blow-up, “blup”, lalu digiring ke “Peradilan Senayan” memakai power kekuasaan uforia legislative heavy yang diderma psikomatis arogansi penggulingan diktator Orba.

Coba ingat lagi fase moral sebelum itu, sudah on the rights track, para pemimpin RI dinaikan menggunakan kriterium ahklak ketika mereka belum kaya raya, baik Gus Dur maupun Amien Rais – tapi lalu berubah sangat cepat dan menakutkan ketika Madani terbunuh.

Saya masuk PAN sebelum itu, terperdaya oleh dua frasa dalam bahasa promo reformasi Amien Rais yang indah: (i) Madani, dan (ii) Tauhid Sosial yang, sejak Gus Dur lengser, tak pernah lagi disebut.

Sidang Istimewa MPR menghabisi Gus Dur dengan cara memalukan, walau pengadilan menyatakan ia tak bersalah. Tentu saja, tak pantas Gus Dur dihinakan seperti itu, setidaknya karena ia bukan pendosa neologisme Reformasi, bahkan telah menjadi korban tirani kekuasaan sepanjang Orba beserta keluarga NU-nya, paradoksal dengan keluarga Muhammadiyah.  

Dengan bahasa politik efumisme Orba, mengapa Antum tak berpikir, bahwa dalam kondisi sudah buta pun, Gus Dur masih rela mengabdikan diri untuk menerima jabatan presiden, tatkala semua orang tak berani memangku jabatan tersebut, termasuk Amien Rais dan Megawati.

Karena rasa takut, utamanya hadir dari penglihatan, saya yakin tak seorang tokoh pun mampu melaksanakan program reformasi yang dilakukan Gus Dur itu. Mengusir ABRI dari parlemen, birokrasi, dwi fungsi, kembali ke barak, melikuidasi sarang KKN, Depsos, dan ujung tombak politik represif Orba, Deppen, mengembangkan HAM yang memerdekakan eks Tapol PKI, et cetera. Bukan main. Syukurlah Gus Dur tak pernah melihat bagaimana seremnya roman menakutkan jutaan orang yang gusar itu kepadanya.

Bagaimana pun  hebatnya Gus Dur,  ia tak lebih dari “empat indera”. Toh, dengan kesadaran penuh, parlemen, termasuk Amien Rais dan Islam Poros Tengah, telah mengangkat manusia “empat indera” itu menjadi Presiden RI yang ke IV.

Lalu khianat, ketika merespon kesalahan dramaturgi Bulog Gate. Saya tak menemukan kesadaran “empat indera” itu pada manuver orang-orang yang dulu melegitimasi Gus Dur sebagai “presiden dengan empat indera” ketika memakzulkan Gus Dur. Sadis bener!

Posisi kekuasaan presiden versus legislatif, sangat jomplang: presiden minus kekuasaan, sedang legislatif surplus kekuasaan. Bersedianya PDIP jadi lakon penyembelih Gus Dur, mematangkan Sidang Istimewa Penggusuran Gus Dur menjadi meja jagal yang menjijikkan.

Saya kira Gus Dur paham, bahwa ia mustahil menang melawan legislative heavy yang dipimpin Amien Rais itu. Perlawanan yang ia lakukan, sekadar perlawanan seorang NU yang wajib melawan atas tiap serangan Muhammadiyah – bahkan tak ada hubungannya dengan kekuasaan, sama persis dengan mokongnya Hasyim Asy’ari (gerbong inferior) melawan Achmad Dahlan (gerbong superior) di pertikaian Komite Hejaz yang jargonnya kemudian diekstreemisasikan dalam terminologi “nahdlah” – artinya: bangkit untuk melawan Muhammadiyah!

Dengan kualitas kesetiaan dan ukhuwah yang demikian buruk merujuk logika masa lampau tadi, nasib Madani yang mutlak butuh ummatan wahidah, sebenarnya sudah sekarat. Juga, di masa depan. Yaitu sepanjang Madani cuma bertemu kaum yang pendidikan agamanya bagus, posisi sosial agamanya bagus, ibadatnya aduhai, tapi tabiatnya hobi mendulang laba a la  Snouck Hugrondje: kepentingannya sukses, tak apa Islamnya berkeping-keping.

Benar, Gus Dur kalah. Nahasnya, sekonyong libido mengkolase replika kepemimpinan Rasulullah ikut goodbye dalam hiruk pikuk penggusuran Gus Dur yang terkapar mengenaskan bersama mayat Madani. Jangan bilang Amien Rais tak mudheng harga yang dibayar umat: ia seksama ikhwal itu.

Edane, Amien Rais harus menyerahkan kekuasaan itu kepada Megawati: ikhwan, mau ke mana sih Antum? Belakangan jatuh ke jenderal militer lagi, rapi jali pula dijagai eks penguasa Orba, masih tetap ABG (ABRI – Birokrat – Golkar). Tengok saja chemical konstantanya, cuma berubah solek, juga masih tak kapok dengan Yatsrib! Total jenderal, laksana hukum Avogadro, sebelum dan sesudah reformasi, hasilnya sama, ha, ha, ha, hik, hik, hik..

Refomasi pasti tak secelaka kini jika akad Madani tak dikhianati. Antum makarillah order Al Maidah, (1): “Hai orang yang beriman, tepati janjimu ..”.

Pemimpin yang khalif, tunai janjinya sama besar dengan imannya, sehingga penguasa seperti itu lebih ilahiah, lebih bermoral, lebih beradab – antinomi Niccolo Machiaveli dalam Il Principe -- niscaya imajinasi berkorupsi tak sedahsyat India, Malaysia, atau Timur Tengah. “Jangan menerima amanat jika khawatir tak mampu menunaikannya,” pesan Quraisy Syihab, Ramadhan lalu di Metro TV.

Saya terkesiap waktu menanggapi asumsi Wakil Rektor Universitas Paramadina, Yudi Latif, di forum pra kongres Prodem. Bahwa, kata Yudi, Islam bekerjasama dengan kekuatan pasar (kapitalis illuminati), ialah filantropis yang menyabot instrumen demokrasi prosedural, biang determinan kian jauhnya reformasi dari demokrasi subtansial. Islam sebagai sumber moral, menderita unusual behavior of power, perilaku menyimpang berkuasa dengan pengkhianatan atas Madani. Hasilnya, demokrasi tanpa moral building itu, yang tak menyertakan ilahi itu, yang lapar duit itu, yang memilih khalif cukup berdasar keterwakilan banyak duit – tanpa asal usul duit – itu, bukan mewakili akhlak seperti didawuhkan Rasulullah. Lima tahun mendatang, niscaya kita sibuk untuk menurunkan para penjahat itu! 

Seorang karib, pemimpin LSM, cepat membisiki saya, “Jangan bicara Islam, orang tak suka, tak laku”, katanya serius. Busyet. Saya tak suudzon. Ia Madura sekampung saya, dan banyak respon senada sebelumnya. Di berbagai hasil penelitian pun, gencar dipublikasi bahwa parpol Islam adalah parpol paling tak disukai responden. Cukup jelas, ada yang tak beres di tubuh Islam Indonesia. Dulu, tak disukai rezim, kini publik.

Sulit memfalsifikasi kejatuhan Islam yang sebelum pengkhianatan terhadap Madani -- Reformasi – itu kedudukannya mencapai derajat tertinggi dreaming publik sepanjang sejarah nasional. Setelah dikhianati, terperosok ke titik nadir, pheriferal. Andai logika laisa-kamislihi-saiun itu sebangun dengan logika saya, “si baharu” dalam istilah Maturidi, kiranya mudah mendakwa: laknat itu akibat perilaku menyimpang Antum kepada Madani! Antum mengkhianati Rasulullah!

Tengok cemooh dan nista kian banyak, vulgar. Aqidah diserang, Rasulullah diganti Mosadeq dan Mirza Gulam Ahmad -- terakhir itu seolah membangkitkan kembali dialog romantisme Syari’at Islam Pakistan di Indonesia, padahal sudah kehilangan kontekstual tirani kolonialisme lalu ditodongkan ke sesama Muslim. Sedang masalah utamanya sendiri, karena kita gagal membangun Hukum Publik Islam Indonesia, lalu mengukuhkan fatalisme apriori publik terhadap praktek Islam Politik.

Publik tak bodoh, tahu bahwa kegagalan Madani akibat ulah Islam Politik, yaitu Parpol Islam. Kini mereka menghukum Islam Politik yang dalam hasil penelitian Skh Kompas, Parpol Islam adalah parpol yang tak menarik. Dan, salah satu korbannya adalah PPP, padahal cuma follower.

Sekarang kita juga sadar, hasil reformasi tanpa Madani itu,  menghasilkan “demokrasi lapar duit”, telah mendorong agamawan jadi koruptor demi membiayai “demokrasi lapar duit” itu. Sejak penangkapan Rokhmin Dahuri hingga Hamka Yamdu, semua tangkapan KPK adalah Agamawan Muslim. Ini jelas laknat, hasil uji premisnya, agamawan = bandit, wow.

Jika Madani yang jalan, niscaya demokrasi tak seganas kini. Minimal aura ilahiah hadir di ruang publik -- bukan cuma rangkaian berhala dan berhala kekuasaan, di mana negara rame-rame kita dorong ke ranah biadab.

Jika Madani menang, akhlak yang jadi parameter rekruitmen khalifah di bawah ridho Allah, bukan laknat Allah. Ironinya, pemimpin yang naik ke singgasana karena mewakili akhlak, justru muncul di AS, yaitu Barack Hussein Obama.      

Saya yakin, laknat itu akan berakhir jika para pengkhianat Rasulullah itu minta maaf. Tapi saya tak tahu caranya. Mungkin Angkatan 98 punya kiat lain?

Anak Zinah Akademi Jakarta

Djoko Edhi Soetjipto

(Ketua Teater Caesar, Peneliti pada Intelris Research & Network Technology (MayaRist-LIPI), Sekretaris PAH MSJ).

“AJ mengatakan kepadaku, MSJ adalah anak zinah. Haram hukumnya. Aih, bapakku pun belum pernah berkata begitu kepadaku”. Senyum di ujung bibir lelaki muda itu sudah padam. Di bawah kilau lampu merkuri Taman Ismail Marzuki (TIM), subuh hari, sisa parasnya yang sumringah tinggal frustrasi, rambutnya bertambah keriting.

Anak muda itu bernama Saut Sitompul, satu di antara 30 personel DKJ-MSJ. AJ yang ia maksud ialah Akademi Jakarta. DKJ ialah Dewan Kesenian Jakarta, dan MSJ ialah Musyawarah Seniman Jakarta.

Esoknya, Selasa, 11 Maret 2003, Saut menyaksikan banyak polisi berjaga di seantero TIM, ia pun menghindar. Rupanya, malam itu Gubernur DKI Jakarta Sutiyoso, dengan SK 636/2003, berkenan melantik DKJ-AJ hasil tunjukan AJ. Dan mereka, para anggota AJ itu, konon tampak sumringah pula menyambut para pinisepuh, yang umumnya berpangkat jenderal -- Laksamana (Purn) Ali Sadikin (Petisi 50), Letjen TNI (Purn) Wiyogo Atmodarminto, Letjen TNI (Purn) Sutiyoso.  Maka, resmilah sudah si Saut, dan anak-anak haram lainnya, “ditaklukkan”.

Lalu Saut berkata, dengan gayanya yang sinis, seperti biasa: ”Mereka wahana seniman TIM mencetak delusinya, induk semang AJ. Anomali unik. Perbauran waham militerisme dengan arsitektur ideologisasi aksiologis otoriterianis seniman TIM prototipe civil society terbaru, hik, hik”. Karena Ratna Sarumpaet jadi Ketua DKJ-AJ (?), ia ikut sumringah. Sementara, tak peduli hasil tunjuk-menunjuk, Sutiyoso berkata kepada pers dengan bangga. “Sudah. Sudah demokratis. Pokoknya usulan AJ saya anggap baik,” katanya.

***

Dari pertarungan DKJ-MSJ yang dipilih demokratis (tapi haram) versus DKJ-AJ yang ditunjuk (tapi sahih berkat Pleno AJ), subtansi menarik justru idiom ”demokratis” dari Sutiyoso tadi.  Menurut Media Indonesia (12/3), ”MSJ dianulir AJ karena mengubah AD/ART”.  Benarkah?

Itu satu. Kedua, usul AJ mengukuhkan DKJ-AJ itu, Januari lalu sudah ditolak DPRD DKI Jakarta. Ketika itu, Wakil Ketua DPRD DKI, Chudori Hadzami, menyurati Gubernur. Isi pokoknya, DPRD menolak pelantikan  DKJ-AJ dan  meminta persoalan pembentukan DKJ itu diselesaikan secara arif. Maka DKJ-AJ batal dilantik bersama AJ waktu itu. Artinya, kebijakan Pemda dan DPRD opponensial: Pemerintah melawan Rakyat!

Sementara, Wasilah Soetrisno, Ketua Komisi E DPRD DKI, meminta Gubernur mengakomodasi ”anak zinah” tadi. Tapi, hingga kini, dua kali surat permohonan audiensi MSJ, tak kunjung ditanggapi Sutiyoso. Malah dijawab dengan pelantikan DKJ, 11 Maret 2003. AJ? Apalagi. Mereka pun tak pernah ingin bertemu dengan anak haramnya itu.

Merasa dizalimi, tak urung Franky Sahilatua CS, yang didaulat MSJ menjadi Ketua dan anggota DKJ-MSJ, pun bereaksi. Ia menggugat AJ, Gubernur DKI, Kadis Budaya & Museum, DPRD, SKh Kompas, dan Komisi E DPRD. ”Penyelesaian hukum ini diharapkan akan menerangi semua. Jangan seperti selama ini: Reformasi percaya kepada demokrasi tapi tak percaya kepada hukum,” ujar Franky. Somasi itu mereka serahkan kepada Hendardi, Ketua Umum PBHI,  Selasa, 10 Maret 2003.

Kontan saja Sekjen PBHI Johnson Panjaitan menyatakan tindakan Sutiyoso selaku pejabat publik melantik DKJ-AJ bisa dianggap betul jika menggunakan pendekatan legalitas formal semata. Tapi salah karena ada dua masalah sebagai materi gugatan kepada Gubernur, AJ, DPRD, dan lainnya. Yakni legalitas dan substansi. MSJ itu terbentuk akibat tindakan Gubernur, izin, dana, prosedural, mengirim pejabat ke MSJ. Tindakan dan ucapan pejabat publik berkekuatan mengikat setara hukum positif. Subtansinya, sumber kewenangan AJ dan Gubernur menolak mengabsah DKJ-MSJ, tapi praktiknya malah mengabsah AJ dan DKJ-AJ tanpa memenuhi standar prosedur perundangan yang berlaku. “Bisa class action sekaligus PTUN. Minggu ini sudah bisa didaftarkan perkaranya ke pengadilan,” kata Johnson.

***

Kini, mari kita tengok AJ. Di sana banyak nama keren yang dikenali sebagai pejuang demokrasi, ikut bermunculan. Antara lain Mochtar Pabottingi, Ignas Kleiden, Safi’i Ma’arif, dan sejumlah lagi. Dalam gugatan hukum, mereka faktor somasi walau kedudukan mereka di AJ sekadar gula-gula salah seorang anggota AJ untuk membunuh MSJ.

Sebagai penulis buku biografi tokoh sentral Orde Baru, rahasia umum idealisme anggota AJ tadi bisa ditakar. Tapi main-main politik, ia sebenarnya tak ada apa-apanya. Setidaknya bisa diuji di lapangan. Bahwa tokoh-tokoh reformasi tadi bisa ia gunakan sebagai alat pembunuh MSJ -- selaku produk demokrasi seniman -- itu kepiawaian yang bersangkutan yang selama ini luput kita akui. Keniscayaannya, toh para “dewa” tadi mau diajaknya ikut serta bal-balan melawan Geng Anak-Anak Zinah itu. Dari rata-rata usia, wajarnya kita bal-balan dengan anaknya. Tapi, tak apalah.

Cuma, terlalu banyak dusta yang ia lansir ke situ. Contoh soal: perubahan Peraturan Dasar yang disebut Sutiyoso tadi. Saya kok ingin sekali ikut menjelaskan bagaimana Anak Zinah itu lahir karena kompetensi saya di MSJ. Begini:

Panitia MSJ itu dibentuk -- setidak-tidaknya disupervisi Ramadhan KH dan Iravati Soediarso mewakili AJ. Awalnya, panitia musyawarah itu diketuai Arie Batubara, yang konon salah satu ”anak kesayangan” anggota AJ tersebut. Di perjalanan, Arie ngambek -- cao dari Panitia. Selanjutnya Arie diganti Nurhadi Irawan, sedangkan Sekretaris Panitia tetap Tetet WD.  Hasil penelitian saya, mereka juga ”orang-orang” anggota AJ tadi.

Mereka pun bekerja, atas titah anggota AJ tersebut: Meminta izin ke Pemda, sowan ke Sutiyoso, sowan ke Ali Sadikin, termasuk sowan kepada anggota AJ bersangkutan.  Dan semua kejadian itu diabadikan celluloid. Salah satu hasil pekerjaan mereka adalah membuat dan menyiapkan bahan sidang MSJ.

Ada dua agenda pokok yang diamanatkan panitia: (i) memilih Anggota DKJ untuk menggantikan DKJ yang demisioner, dan (ii) menyempurnakan konstitusi PKJ selaras zaman dengan istilah amandemen. Tak urung, backdrop di forum itu mendukung ”amanat” tadi : ”Forum Demokrasi Seniman Jakarta”. Biayanya Rp 50 juta, bantuan Gubernur DKI. Absen peserta menunjukkan lebih 400 orang pada hari pertama, ya enggak.

Tak hanya itu. Sidang pun dibuka Kadis Budaya & Museum DKI, Nurhadi Sastrapraja, mewakili Gubernur, 30 Juli 2002. Artinya, MSJ bukan sejenis rapat gelap. Ia sebuah aktivitas resmi, baik ditilik dari segi moral maupun legalitas.  Meskipun, ketika rapat memasuki materi, ndilalah, floor meminta panitia yang memimpin rapat segera turun. Ia dipaksa menyerahkan pimpinan rapat kepada orang yang dipilih floor. Terpilihlah lima orang peserta. Di antaranya Franky Sahilatua. Agenda floor yang sudah ditetapkan Panitia, juncto anggota AJ tadi, segera berlangsung.  Mulai dari pemandangan umum -- di mana AJ dikritik kesalahan dan KKNnya – hingga pengesahan Tatib. Sementara, Pengurus DKJ Demisioner kabur entah ke mana.

Esoknya, 31 Juli 2002, pemimpin rapat pilihan floor itu melanjutkan sidang. Peserta dibagi tiga : Komisi A, Komisi B, dan Komisi C. Sekali lagi, bahan Sidang Komisi itu dibuat Panitia, juncto anggota AJ tadi. Peserta bebas memilih Komisi A, B, atau C. Saya sendiri di Komisi A. Prorata, tiap komisi terdiri dari lebih 100 peserta. Komisi A memilih Rahman Yakob sebagai ketua sidang, saya sekretarisnya.

Agenda Komisi A membahas AD/ART dan hubungan kelembagaan PKJ-TIM. Yakni: (i) PKJ-TIM, (ii) AJ, (iii) DKJ, (iv) BP-TIM, (v) YKJ, dan (vi) IKJ. Bukan main. Enam lembaga sekaligus, masing-masing memiliki Peraturan Dasar. Jagoan dan konsultan manajemen saja bisa mengeluh. Toh, jerih payah kami itu masih juga dicurangi: Bahan sidang raib. Tak seorang pun yang bisa dimintai penggantinya.

Sehingga sidangpun berlangsung tanpa panduan ”resmi”. Dan  automaticly Pemandangan Umum jadi bahan. Untung peserta banyak paham lekuk-takik AJ, yang diantaranya membawa kajian tentang PKJ-TIM, seperti Bung Dedy Lutan. Total jenderal opini peserta: AJ-lah biang kerok kerusakan PKJ-TIM! Usut punya usut, di PAH idem ditto: AJ ternyata tak punya nilai tambah bagi PKJ maupun senimannya! Berkuasa, dan makan gaji, tapi tak mampu bertanggung jawab. Floor menyatakan AJ adalah kursi para narsis -- cinta nama besar dan keharuman, ingin dipuja seumur hidup kayak king of king zaman Caligula tapi tidak untuk bertanggung jawab. Karena itu, rekomendasi Komisi A: ”Hapuskan biang keroknya dulu. Baru PKJ-TIM hidup normal!”.

Selanjutnya, hasil Komisi A, B, dan C dibawa ke Pleno. Floor memilih Anggota PAH untuk mensistematika hasil komisi-komisi MSJ, sbb: Ketua Ahmadun Y. Herfanda, Wakil Ketua Franky Sahilatua, saya sekretaris, dibantu 14 Anggota PAH.

Selesai Laporan Sidang Komisi di Pleno, peserta terbagi dalam enam Sidang Komite: (i) Sastera, (ii) Teater, (ii) Seni Rupa, (iv) Tari, (v) Musik, (vi) Film. Sidang Komite memilih lima orang calon pengurus untuk dikukuhkan Pleno. Komite yang tak mampu merampungkan pemilihan, diserahkan ke Pleno untuk divoting. Komite Sastera dan Teater mengalami deadlock. Meskipun, cuma Komite Teater yang menyerahkan masalahnya kepada Pleno untuk divoting – yang kalah, setelah sempat melakukan happening-art, mengamuk,  lalu walk-out.

Inilah persoalan kita. Nama-nama besar itu, rupanya tak paham resiko demokrasi. Mereka menganggap, punya nama besar otomatis akan dipilih peserta. Padahal, demokrasi tak semata persoalan karya. Bahkan, meniadakan hal tersebut. Demokrasi hanya mengenal one-man-one-vote. Bila kita ingin terpilih, ya bekerja. Ya, bekerja! Kampanye, mengumpulkan suara, ”kasak-kusuk”, pasang strategi. Jangan orang lain bekerja, Anda molor, bermimpi, bangun tidur terus dapat kursi gratisan.

***

Discourse makhluk apa itu one-man-one-vote terjadi di Pemandangan Umum: “Yang mau dipilih itu mewakili karya seni atau mewakili seniman?”. Kalau mewakili karya seni, tak layak divoting, tak perlu demokrasi segala. Silogismenya, andai Affandi hidup dan ikut di MSJ, ia pasti teratas. Tapi, siapa yang bertugas dan layak menyatakan bahwa karya seni yang satu lebih unggul dari karya seni lainnya? Bahwa, karya Affandi lebih unggul daripada karya Hardi, misalnya? Sehingga, Affandi lebih berhak duduk di situ dibandingkan Hardi? (Penyebutan nama ini sekedar contoh. Pernyataan Rendra di Kompas, bahwa Hardi ‘godfather’ MSJ salah besar. Tapi, ini persoalan lain).

Selain mengarah pelanggaran HAM, paradigma ‘’nama besar” itu bukan tujuan peserta. Mereka ingin berdemokrasi, mencontoh ‘’ideologi” Mochtar Pabottingi, Ignas Kleiden, Safi’i Ma’arif, dan tokoh-tokoh besar lainnya. Itu saja. One-man-one-vote. Mewakili aspirasi seniman secara demokratis.

Sekali lagi mewakili aspirasi seniman secara demokratis. Praktis, ilmunya pun pindah dari Ilmu Seni yang bohemian ke Ilmu Organisasi yang rigid dan bookist. Begitu demokrasi masuk, tak relevan lagi nama besar seni. Sama halnya dengan tak relevannya menanyakan keunggulan intelektual Presiden Megawati Soekano Putri yang kadung dipercaya rakyat, lewat Pemilu. Kalaupun ia bodoh, itulah pilihan rakyat. Dalam halnya DKJ-MSJ, ya pilihan para seniman. Yang penting, ia melaksanakan amanat rakyatnya dengan baik dan bertanggung jawab, demokratis, tidak korup, dan sesuai aturan main. Begitu resiko demokrasi.

One-man-one-vote juga mendatangkan resiko terpilihnya ”preman”, ”radikalis”, sebagaimana tuduhan ”resmi” AJ kepada MSJ. Itu, yang saya dapat dari pembicaraan kami dengan Goenawan Mohamad di Teater Utan Kayu (TUK), bulan lalu. Wow, lengkap sudah anugerah stigma yang ditimpakan kepada DKJ-MSJ: Anak Zinah, Preman, Radikalis!

Stigma itu fitnah keji. Boong besar. Mosok di zaman reformasi begini ada radikalis? Seperti apa tampangnya? Saya persen Rp 20 Juta kalau ada Anggota AJ, atau siapapun, yang mampu secara terminologis maupun forensik menemukan radikalis di MSJ.  Preman? Harus kami akui, ada di antara kami yang anak buahnya Tomy Winata. Ya, ada satu ekor dari 30 orang. Toh, secara akademik, αlpha-nya tak signifikan.

Kalau berbau politik, ya. Franky itu contohnya. Pada 1999 ia calon jadi nomor tiga Anggota DPR dari PDIP Jawa Barat yang kursinya kini dipakai Cornelis Lay, karena Franky emoh berpolitik. Rahman Yakob, Ketua DPP GPK PPP adalah Caleg PPP yang baik, dosen IKJ. Ahmadun Y. Herfanda adalah Ketua Departemen Budaya DPW PAN DKI Jakarta, dan saya sendiri Ketua Komisi Ekuin DPW PAN DKI Jakarta sekaligus pengurus DPP Pemuda Muhammadiyah. Sukarji Sriman, dosen IKJ. He he he, remannya hilang kan?

Selain itu, yang tak kalah mendasarnya,  apa juga haram hukumnya bila seseorang berpolitik sekaligus berkesenian? Pramoedia Anantatoer “terlibat” di Lekra, Goenawan Mohamad di Manikebu, atau Ratna Sarumpaet di Mara? Lagipula, seperti kata Saut, si anak zinah itu: “Sudah masanya seni untuk seni diubah menjadi seni untuk kemanusian, human dignity”.  

***

Dua pekan PAH bekerja untuk menyelesaikan konstitusi PKJ-TIM. Dan hasilnya, kami tetap mempertahankan keberadaan AJ. Tapi, dalam bentuk demokratis dan punya tanggung jawab. Agar hasil PAH itu tak dimanipulasi, kami daftarkan di notaris. Kami menilai, Peraturan Dasar PKJ lama yang kami amandemen itu sudah tak layak lagi dioperasikan di era reformasi.  Coba saja analisis secara benar bagaimana lini komando yang ada di antara lembaga-lembaga yang ada di sana.

Sepekan kemudian, 30 anggota DKJ-MSJ memilih pengurus DKJ-MSJ secara voting – terbanyak Franky Sahilatua, selisih satu suara dari Rahman Yakob. Lebih lengkapnya: Ketua Umum Franky Sahilatua, Wakil Ketua Rahman Yakob, Sekretaris Umum Sukarji Sriman, Bendahara Umum Ahmadun. Belakangan Rahman Yakob mengundurkan diri sehingga tinggal 29 orang.

Sekarang, bagian mana sebenarnya yang dipersoalkan AJ dari DKJ-MSJ? Dari deskripsi itu, justru dua oknum AJ yang ”berzinah”. Dari hasil perzinahan itu lahirlah MSJ.  Pertanyaannya, adakah cukup fair dosa-dosa orangtua dipikulkan kepada sang anak?

Pun tidak fair perseteruan kubu Ramadhan dengan kubu Hardi di zaman baheula digunakan sebagai paradigma memandang MSJ, yang melahirkan stigma sendiri untuk melabelling MSJ yang tak tahu-menahu, sebab MSJ tidak di bawah titah Hardi, juga jauh panggang dari titah  Ramadhan ataupun anggota AJ lainnya.

***

Hasil bahasan MSJ, AJ direkomendasi dihapus saja. Alasannya, lembaga itu sudah tak berfungsi, jadi trouble makers pula. Keanggotaan seumur hidup AJ adalah topik kritis stadium tiga di kongres itu. Soalnya ketika itu, yang sehat untuk sekadar tegak saja cuma Ramadhan dan Iravati. Lainnya sudah mangkat, pikun, tak aktif karena uzur, atau ogah ngurusi TIM. Maka, tak layak lagi kita menanyakan kinerja AJ atas kerusakan TIM dan seni-budaya Jakarta pada umumnya.

Belakangan muncul Mochtar Pabottinggi, Ignas Kleiden, Safi’i Ma’arif, Koesnadi Hardjasumantri, dst, direkrut secara personal approach versi KKN dua oknum anggota AJ. Siapa mereka? Mewakili siapa? Karya seni atau seniman? Untuk apa mereka di situ? Seniman tidak, berkarya seni tidak, kenal TIM juga tidak, apa yang mau mereka lakukan? Memajukan demokrasi dan kebudayaan seniman, dan memperbaiki PKJ-TIM (sic?).

Menurut MSJ, mereka diperalat Ramadhan untuk membunuh MSJ. Maka MSJ menggugat dasar pembentukan AJ baru yang didasari moral hazard itu. Secara hukum, adagium praktikumnya menggunakan UU 5/1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah yang otoriter sehingga bisa main tunjuk secara KKN.

UU ini sudah mati tahun 1998, diganti UU 22/1999 dan 25/1999 tentang Pemda. Khusus Jakarta, dilengkapi UU 34/2000 tentang Pemerintahan Daerah Khusus Ibukota. Ketiga UU itu tak mengenal main tunjuk gaya KKN seperti tadi untuk soal yang menyangkut pengelolaan publik. Contoh, program desa ada Dewan Kelurahan, di tingkat kota ada Dewan Kota, di wilayah sekolah dasar pun ada Komite Sekolah. Karakteristik dewan-dewan itu adalah keterwakilan masyarakat berciri bottom-up dari Propenas, supaya tak ada lagi yang main tunjuk sekaligus upaya bangsa untuk memberantas KKN, termasuk KKN yang ditenggarai merajalela di PKJ-TIM selama ini, kini tercermin pula pada sistem rekruitment tadi.

Tokoh sekaliber Sutiyoso pasti sangat paham. Bahwa, Program Pemkot wajib di-assesment dengan prosedur itu, belakangan mengacu  PP 101/2002 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Jadi, AJ maupun DKJ akan kesulitan membuat program sesuai mekanisme financing Pemda DKI karena berstatus dana publik yang tunduk di bawah atauran main tadi. Dan itu disebabkan legitimasi pengelolanya yang direkrut secara KKN. Duit itu duit rakyat. Bukan punya AJ maupun DKJ, juga bukan punya Bang Yos.

Dus, Prof. Koesnadi, yang dipercaya menjadi Ketua AJ sekarang, harus buka kitab hukum lagi untuk membersihkan KKN dalam manajemen PKJ-TIM kalau benar-benar tulus mengabdikan diri sepanjang hayat kepada seniman. Dan, patut dicatat, amandemen atas enam Peraturan Dasar PKJ-TIM hasil MSJ, sudah disesuaikan dengan UU, subtansi azas praktik demokrasi, good & corporate governance, dan manajemen modern.

MSJ berpendapat, AJ sekarang ini masih a la Orba, unusual behavior institution, cacat hukum, cacat norma, cacat aksiologis. Mari kita simak benar-tidaknya. Pertanyaan pokok yang harus dijawab: AJ itu badan eksekutif (tanfidziah) atau bukan (syuriah)? Organizing Committee atau Steering Committee? Organisasi tahta atau bukan? Atau cuma sekumpulan orang upahan Pemda DKI?

Penelitian PAH-MSJ atas Peraturan Dasar AJ yang belum diamandemen menunjukkan bahwa AJ adalah organisasi yang memiliki tanggung jawab organisatoris-manajeris ketiga-tiganya, yang mau-tak-mau punya manajemen sebagai alat bertanggung jawab.

Pertama, AJ di situ bertugas sebagai penasehat Gubernur DKI Jakarta dalam menetapkan kebijakan seni budaya di Jakarta secara hubungan legal-formal. Itu menunjukkan AJ bertanggung jawab atas semua kesalahan Pemda DKI atas pengelolalaan PKJ-TIM, plus kebijakan seni budaya di seantero Jakarta. Jika pasal–pasal Peraturan Dasar AJ yang belum diamandemen itu digunakan, maka semua kesalahan pengelolaan TIM selama ini adalah kesalahan AJ.

Kedua, AJ bertugas menunjuk DKJ dan derivatnya. Posisi DKJ adalah pelaksana program AJ dalam bentuk pikiran-pikiran dasar, sedangkan teknis dikerjakan BP-TIM. Dengan demikian, AJ memiliki tanggung jawab atas tindakan-tindakan DKJ, dan secara Proses Analisis Hirarki (AHP) pun, semua kesalahan DKJ adalah kesalahan AJ. Dari situ jelas Peraturan Dasar AJ menunjukkan bahwa AJ punya fungsi dan tugas pokok primer. Kalau ada fungsi dan tugas pokok primer, maka ada tanggung jawab, berarti ada mekanisme, praktis ada batasan tanggung jawab tadi dalam pelaksanaan tanggung jawab itu secara terukur.

Kasusnya di alam nyata PKJ-TIM selama ini, sebelum keanggotaan AJ digenapi, fungsi dan tugas pokok itu tak dapat dilaksanakan AJ, karena anggota yang aktif tinggal dua, Ramadhan dan Iravati Soediarso. Dimintai tanggung jawab pun, bak mengadili kasus KKN Soeharto yang akhirnya “terpaksa” dideponir.

Sementara penyimpangan dana dan kesalahan fatal cukup gamblang dalam pengelolaan PKJ-TIM sedasa warsa terakhir. Bahkan, Dana Abadi Rp 5 miliar (yang kini, setelah memperhitungkan nilai dollar atas rupiah, setara dengan Rp 30 miliar) yang dikelola YKJ pun ikut raib. Maka jika MSJ “berkuasa”, PKJ-TIM akan diaudit menyeluruh. Rekomendasi itu membuat AJ, YKJ, dan Pengurus Lama, plus Pejabat Pemda DKI takut dan kegerahan: MSJ berubah jadi momok koruptor PKJ-TIM. Alhasil, wajib buru-buru dihentikan, namanya pun perlu diubah menjadi: Radikalis, Anak Zinah, dan Preman. Bukan main.

***

Karena ada fungsi dan tugas pokok itu, mustahil keanggotaan AJ bisa dibuat seumur hidup. Secara Ilmu Manajemen dan Ilmu Organisasi, tanggung jawab diberikan secara terukur agar pemangku tanggung jawab mampu melaksanakan tanggung jawabnya itu. Batasan usia merupakan syarat dasar batasan kemampuan bertanggung jawab manusia yang langsung datang dari Tuhan. Jadi, keanggotaan AJ baru bisa dibuat seumur hidup atau seumur dunia dengan syarat tak ada fungsi dan tugas pokok yang menyebabkan mereka harus bertanggung jawab sejauh publik tak menanggung resiko tindakannya.

Jika pilihan itu diambil, maka kewenangan yang membentuk lini komando AJ – DKJ – PKJ – BP-TIM - YKJ – IKJ, dst itu tak boleh ada. Termasuk mengabsah DKJ, memilah sahih dan tak sahih dalam kasus MSJ, memberi nasehat secara legal formal kepada Pemda DKI Jakarta, dst. Status mereka cukup semacam penasehat spritual yang tak dihubungkan aspek legal, terutama akibat perilakunya tak boleh ditanggung publik. Atau, kalau masih ngotot jua, bahwa AJ itu sekadar kursi kemuliaan yang tak berhubungan dengan resiko publik, kenapa penghormatan itu tak diperingkas saja? Misalnya, lewat awards. Katakanlah PKJ Award.

Sejauh itu, toh tak satupun di bumi pertiwi ini yang menjelaskan secara terbuka Akademi Perancis mana, yang konon menjadi prototipe AJ selama ini, yang dimaksud. Apa era Bubble Market (1778)? Atau French Academy (1635) cq Hanover College? Lalu, siapa pemimpinnya? Bagaimana mekanismenya? Manajemennya? SDM dan hubungan antar-kelembagaannya? Donasinya? Tak ada yang tahu, kecuali sebuah nama kayak dongeng ibuku dini hari. Atau, sama kasusnya dengan Jailangkung. Orang se-Jawa tahu, tapi tak seorang pun yang pernah ketemu mahluk tersebut. Erwin Ernada (Rexinema),  bisa jadi lebih pintar. Ia tak hanya bikin film Jailangkung, yang dikarang sendiri dan  di’baptis’ sendiri jadi kebenaran. Tapi, juga ... dapat duit.

***

Masalah muncul begitu AJ dikukuhkan secara legalitas formal untuk menggunakan kekuasaan Pemda DKI cq wewenang Gubernur DKI, cq UU 22/1999 juncto 25/1999 juncto UU 134/2000 dan sejumlah Perda. Perspektif ketiga UU itu, status AJ dan derivatnya itu sama dengan dewan keterwakilan masyarakat dalam pengelolaan wilayah publik, seperti Dewan Kelurahan, Dewan Kota, atau Komite Sekolah pada Dinas P & P Pemda DKI.

Tapi jika PKJ-TIM bukan wilayah publik, maka status AJ, dan derivatnya di situ adalah kontraktor, konsultan, atau lembaga assesment Pemda DKI yang harus memenuhi persyaratan usaha kontraktor, konsultan, maupun lembaga assesment sesuai Perda Kategori D.

Jika AJ dan derivatnya bukan kontraktor, bukan badan konsultan, bukan pula badan assesment, tapi lembaga yang beroleh kewenangan mengelola wilayah publik dari Pemda DKI, maka eksistensinya wajib memenuhi proses prosedural UU 22, 25, 34 berikut derivatnya karena ia diberikan kekuasaan untuk menggunakan wewenang penguasa mengelola asset publik. Jadi substansi UU itu mempermasalahkan bentuk hubungan para sipil dengan birokrasi pemerintah selaku penguasa dalam paradigma bottom-up. Ini yang membedakan hubungan PKJ-TIM dan derivatnya dengan Pemda DKI, dulu dan sekarang.

Semasa Orba dipakai UU 5/1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah: Gubernur adalah administratur tunggal sekaligus penguasa tunggal yang hanya bertanggungjawab kepada presiden, sehingga bisa semau-mau gue, termasuk ber-KKN dalam pengelolaan PKJ-TIM. Sedangkan DPRD cuma semacam lembaga mitra yang berfungsi sebagai badan assement tanpa daya.

UU 22, 25, 34 membalik semua paradigma itu menjadi perspektif civil society prototipe kedua paska Revolusi Perancis. DPRD diberi kekuasaan mengusul pemecatan gubernur, mengawasi eksekutif, dan lima orang anggota DPRD sahih mengusulkan Perda PKJ-TIM -- yang diperjuangkan MSJ agar PKJ-TIM mandiri sebagai oganisasi otonom murni publik, dipimpin pejabat publik, diawasi publik, didanai publik, kemudian berjuang  di DPRD untuk mencapai satu persen alokasi dana PAD APBD DKI –- agar tak terusssss Rp 300 juta operasional per tahun seperti selama ini.

Congratulation ya kalna’al habuka, kemarin Sutiyoso bilang sudah naik jadi Rp 14 miliar operasional (di luar investasi) untuk 2003. Pantas saja ada oknum AJ yang ngotot. Tapi, nanti dulu: Investasi 2001/02, kata Sutiyoso, Rp 23 miliar.  Sementara, di angka penggunaan APBD cuma Rp 20,9 miliar.  Kemana yang Rp 2,1 miliar? Sutiyoso harus mengusut ini karena, bisa jadi, melanggar UU Anti Korupsi.

***

Akibat ketiga UU tadi, maka siapapun yang di AJ dan derivatnya, wajib memenuhi unsur keterwakilan publik dalam mekanisme bottom-up yang diwajibkan UU itu, alias dilarang main tunjuk a la KKN. Musyawarah adalah mekanisme yang dianjurkan, karena wajib hukumnya menurut Konstitusi Negara RI yang sudah empat kali diamandemen itu.

Praktikum dua oknum AJ berkaitan dengan MSJ dan kelanjutannya  menabrak ketiga UU tadi, berikut sejumlah Perda turunannya. Terutama, tatkala mengganti Anggota AJ dan DKJ yang dilegitimasi UU tadi oleh Gubernur DKI. Ramadhan, misalnya, hanya menanyai bersedia tidaknya seorang calon yang ditunjuknya, kemudian mem-blow-up-nya di koran Kompas. Dan, blup, jadilah mereka Anggota AJ.  Begitu pula halnya dengan pembentukan DKJ-AJ. Sesuka dia, lalu dibawa ke Pleno AJ, jadilah mereka anggota DKJ.

Cara-cara jadi-jadian begitu tak ditemukan dalam kiat disiplin Ilmu Organisasi Modern, Ilmu Manajemen Modern, Ilmu Administrasi Publik yang good governance alias algemene  beginselen van behoorlijk bestuur yang lagi ngetop, kecuali Ilmu Negara versi Niccholo Machiavelli dan kiat fatsoen politik Orba. Maka ketika sederet nama orang besar AJ muncul secara unusual behavior of act, Saut, si Anak Zinah itu, bertanya: “Mereka itu siapa? Mau mewakili karakteristik publik yang mana? Mau apa? Bekerja untuk publik yang mana? Atas dasar hukum apa?”

Sekonyong-konyong mereka beroleh kaveling konsesi seumur hidup di situ. Sekonyong-konyong yang bukan seniman itu wajib mengurusi seniman sepanjang hayatnya walau tak tahu apa-apa. Sekonyong-konyong berkuasa atas daulat rakyat seniman antah-barantah. Sekonyong-konyong mencampuri urusan seniman tanpa referensi kerja seniman. Sekonyong-konyong jadi god father-nya seniman walau tak kenal anak buahnya. Sekonyong-konyong lebih tahu seluk-beluk seniman walau tak paham apa-apa. Yang meresahkan, sekonyong-konyong rabun undang-undang, rabun fenomena masyarakat, alergi musyawarah, dari yang tadinya hebat-hebat dalam teori dan praktek Ilmu Masyarakat.

Seniman prodemokrasi dan reformasi di TIM, tadinya lega atas kehadiran para alien: “O, bukan seniman, but, monggo mawon buddy, agar seniman bisa belajar demokrasinya Cicero a la  Amien Rais!” Sebab, demokrasi tanpa hukum menurut Jean Bodin, tak lebih dari rentetan anarkis. Namun, kalau semua peraturan perundangan itu ditabrak, apa lagi yang tersisa dari kita? “Najis!”, kata si Saut, terperanjat (Arus, Maret 2003).